PAMEKASAN - Aksi unjuk rasa kembali menghangatkan halaman Kantor Bupati Pamekasan. Kamis (29/1/2026), massa yang tergabung dalam Barisan Masyarakat Madura (BMM) datang membawa isu sensitif yang langsung menyasar lingkar dalam kekuasaan bupati.

Dalam orasi terbuka, BMM menyoroti dugaan adanya intervensi pihak keluarga bupati, yang oleh massa disebut dengan istilah “Nang Ning Nong”, dalam urusan pemerintahan hingga proyek-proyek strategis daerah.

Ketua BMM, Sujai, menyebut dugaan tersebut bukan sekadar isu liar, melainkan berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan dari sejumlah sumber internal pemerintahan.

“Kami menemukan indikasi adanya peran aktif pihak terdekat bupati yang diduga ikut mengatur kebijakan, proyek fisik, hingga konsultan pekerjaan di beberapa dinas,” ujar Sujai di hadapan massa aksi.

Menurutnya, salah satu yang disorot adalah dugaan keterlibatan istri kedua Bupati Pamekasan, yang oleh demonstran dijuluki Nang Ning Nong, dalam proses pengambilan keputusan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

ADVERTISEMENT

BMM mengklaim, dugaan intervensi tersebut mencakup pengaturan konsultan pembangunan fasilitas kesehatan, pekerjaan fisik di dinas lingkungan hidup, hingga proyek pendidikan melalui pihak-pihak tertentu yang disebut sebagai orang kepercayaan.

Tak hanya soal proyek, massa juga menyinggung mutasi jabatan eselon III yang dalam waktu dekat akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. BMM mencurigai adanya tim khusus yang disebut-sebut mengoordinir lobi jabatan.

“Kami menduga ada keterlibatan orang-orang dekat bupati dalam mengatur siapa yang akan mengisi posisi strategis. Bahkan, muncul isu adanya tarif jabatan,” kata Sujai.

BMM menegaskan akan terus mengawal dugaan tersebut dan berencana menggelar aksi lanjutan dengan membawa data tambahan. Mereka juga mendorong aparat penegak hukum, termasuk KPK, untuk ikut turun tangan.

Sementara itu, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman yang menemui langsung massa aksi, membantah tegas seluruh tudingan tersebut.

ADVERTISEMENT

Ia menegaskan bahwa tidak ada campur tangan pihak keluarga, termasuk istrinya, dalam urusan pemerintahan.

“Saya bertanggung jawab penuh. Tidak benar kalau yang disebut Nang Ning Nong itu ikut mengintervensi kebijakan atau proyek pemerintah,” tegas Kholilurrahman.

Bupati juga membantah adanya praktik jual beli jabatan menjelang mutasi eselon III. Menurutnya, proses mutasi dilakukan sebagaimana sebelumnya dan tidak diketahui oleh para pejabat hingga waktu pelantikan.

“Kalau ada bukti pelanggaran, silakan tunjukkan. Saya tidak akan melindungi siapa pun,” tandasnya.

“Kalau ada bukti pelanggaran, silakan tunjukkan. Saya tidak akan melindungi siapa pun,” tandasnya.

ADVERTISEMENT