KMI Sebut Pengakuan Haji Her Ungkap Bobroknya Sistem Pendanaan Politik

MADURA SATU | JAKARTA – Ketua Umum Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi, menilai pengakuan pengusaha Khairul Umam atau Haji Her yang mengaku menggelontorkan dana Rp38 miliar untuk mendukung Khofifah Indar Parawansa pada Pilkada Jawa Timur 2024 merupakan sinyal kuat perlunya pembenahan sistem pendanaan politik di Indonesia.

Menurut Edi, pernyataan tersebut tidak semestinya dipandang sebagai persoalan individu semata. Ia menilai pengakuan itu membuka ruang evaluasi terhadap sistem pelaporan dana kampanye dan mekanisme pengawasan pemilu.

Edi menyebut, apabila pengakuan tersebut benar, maka nominal yang disampaikan jauh melebihi batas maksimal sumbangan dari badan hukum swasta sebagaimana diatur dalam ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ini bukan sekadar persoalan Haji Her atau Khofifah. Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana praktik pendanaan politik dapat berlangsung dan sejauh mana pengawasannya berjalan efektif," ujar Edi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Ia juga mengaitkan tingginya biaya politik dengan banyaknya kepala daerah yang tersangkut perkara hukum. Menurutnya, sepanjang 2026 terdapat sejumlah kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem politik yang berlaku.

Edi berpendapat, mahalnya biaya kontestasi politik berpotensi mendorong praktik penyalahgunaan kewenangan ketika kandidat telah terpilih. Karena itu, ia menilai revisi Undang-Undang Pemilu menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan.

Secara hukum, lanjut Edi, pengakuan yang muncul setelah tahapan pilkada selesai memang memiliki keterbatasan untuk diproses sebagai dugaan tindak pidana pemilu. Namun demikian, menurutnya, hal tersebut tidak menutup kemungkinan dilakukan penelusuran terhadap aspek hukum lainnya.

"Pengakuan di ruang publik dapat menjadi pintu masuk bagi lembaga yang berwenang untuk menelusuri kepatuhan pelaporan dana kampanye maupun kemungkinan adanya tindak pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

KMI juga meminta DPR dan pemerintah segera melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Menurut Edi, pembenahan regulasi diperlukan agar sistem pendanaan politik menjadi lebih transparan, akuntabel, dan memiliki mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

Selain itu, KMI mendorong lembaga pengawas pemilu dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap informasi yang memiliki dasar hukum sesuai kewenangan masing-masing.

Di sisi lain, organisasi tersebut menilai reformasi regulasi tetap menjadi langkah utama untuk mencegah berulangnya persoalan serupa pada masa mendatang.

Edi menegaskan, polemik yang muncul dari pengakuan Haji Her seharusnya menjadi momentum evaluasi terhadap tata kelola pendanaan politik nasional.

“Penguatan regulasi dan pengawasan merupakan bagian penting dalam menjaga integritas pemilu dan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia,” pungkasnya. (*)