MADURA SATU | JAKARTA – Ketua Umum Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi, menilai pengakuan pengusaha Khairul Umam atau Haji Her yang mengaku menggelontorkan dana Rp38 miliar untuk mendukung Khofifah Indar Parawansa pada Pilkada Jawa Timur 2024 merupakan sinyal kuat perlunya pembenahan sistem pendanaan politik di Indonesia.

Menurut Edi, pernyataan tersebut tidak semestinya dipandang sebagai persoalan individu semata. Ia menilai pengakuan itu membuka ruang evaluasi terhadap sistem pelaporan dana kampanye dan mekanisme pengawasan pemilu.

Edi menyebut, apabila pengakuan tersebut benar, maka nominal yang disampaikan jauh melebihi batas maksimal sumbangan dari badan hukum swasta sebagaimana diatur dalam ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

BACA JUGA:Novel Isna Marifa Tembus Shortlist Chommanard Award 2026, Harumkan Sastra Indonesia di Kancah Internasional

"Ini bukan sekadar persoalan Haji Her atau Khofifah. Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana praktik pendanaan politik dapat berlangsung dan sejauh mana pengawasannya berjalan efektif," ujar Edi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Ia juga mengaitkan tingginya biaya politik dengan banyaknya kepala daerah yang tersangkut perkara hukum. Menurutnya, sepanjang 2026 terdapat sejumlah kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem politik yang berlaku.

ADVERTISEMENT

Edi berpendapat, mahalnya biaya kontestasi politik berpotensi mendorong praktik penyalahgunaan kewenangan ketika kandidat telah terpilih. Karena itu, ia menilai revisi Undang-Undang Pemilu menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan.

BACA JUGA:Kasus Dugaan Korupsi MBG Meluas, Kejagung Didesak Periksa Slamet Ariyadi

Secara hukum, lanjut Edi, pengakuan yang muncul setelah tahapan pilkada selesai memang memiliki keterbatasan untuk diproses sebagai dugaan tindak pidana pemilu. Namun demikian, menurutnya, hal tersebut tidak menutup kemungkinan dilakukan penelusuran terhadap aspek hukum lainnya.

"Pengakuan di ruang publik dapat menjadi pintu masuk bagi lembaga yang berwenang untuk menelusuri kepatuhan pelaporan dana kampanye maupun kemungkinan adanya tindak pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.