KMI juga meminta DPR dan pemerintah segera melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Menurut Edi, pembenahan regulasi diperlukan agar sistem pendanaan politik menjadi lebih transparan, akuntabel, dan memiliki mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

Selain itu, KMI mendorong lembaga pengawas pemilu dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap informasi yang memiliki dasar hukum sesuai kewenangan masing-masing.

Di sisi lain, organisasi tersebut menilai reformasi regulasi tetap menjadi langkah utama untuk mencegah berulangnya persoalan serupa pada masa mendatang.

BACA JUGA:Aksi Tarian Boger di Dangdut Academy 7 Berujung Teguran KPI untuk Indosiar

Edi menegaskan, polemik yang muncul dari pengakuan Haji Her seharusnya menjadi momentum evaluasi terhadap tata kelola pendanaan politik nasional.

“Penguatan regulasi dan pengawasan merupakan bagian penting dalam menjaga integritas pemilu dan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia,” pungkasnya. (*)

ADVERTISEMENT