Gibran Mundur, Akankah Mahfud MD Masuk Dua Nama Pilihan Prabowo?

MADURA SATU | KOLOM – Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka ruang baru dalam peta politik nasional.

Presiden Prabowo Subianto kini berada pada posisi strategis untuk menentukan dua nama calon pengganti yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Di tengah dinamika tersebut, satu nama yang menarik untuk diperhitungkan adalah Mahfud MD.

Nama Mahfud bukan sosok baru dalam panggung politik dan pemerintahan Indonesia. Guru besar hukum tata negara tersebut memiliki rekam jejak panjang di sejumlah lembaga negara.

Ia pernah menjabat Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Menko Polhukam.

Pengalaman tersebut membuat Mahfud memiliki pemahaman mendalam mengenai persoalan hukum, konstitusi, pemerintahan, serta hubungan antarlembaga negara.

Latar belakang itu menjadi salah satu alasan mengapa namanya menarik untuk dibicarakan ketika Indonesia memasuki proses pencarian Wakil Presiden baru.

Hal lain yang membuat posisi Mahfud menarik adalah latar belakang politiknya. Ia bukan kader aktif partai politik saat ini.

Meski pernah menjadi bagian dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB periode 2002–2005, Mahfud kemudian meninggalkan struktur partai ketika terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2008.

Dalam kontestasi Pilpres 2024, Mahfud memang diusung sejumlah partai politik sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Ganjar Pranowo.

Namun, ia pernah menegaskan bahwa dirinya bukan petugas partai, melainkan petugas konstitusi yang diusung partai politik.

Posisi tersebut menjadi menarik apabila dikaitkan dengan kewenangan Presiden Prabowo dalam menentukan dua kandidat pengganti Gibran.

Presiden tidak hanya dapat mempertimbangkan figur dari kalangan partai politik, tetapi juga tokoh yang memiliki pengalaman pemerintahan dan berasal dari luar struktur partai.

Menariknya, Mahfud sendiri telah memberikan penjelasan mengenai mekanisme tersebut. Dalam podcast Terus Terang yang diunggah melalui kanal YouTube pribadinya, Rabu (11/11/2026), ia menyebut penentuan dua nama calon pengganti Wakil Presiden merupakan kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Mahfud juga menjelaskan bahwa Presiden dapat meminta masukan dari pimpinan partai politik maupun berbagai elemen masyarakat sebelum menentukan dua kandidat yang akan disampaikan kepada MPR.

Dengan demikian, keputusan akhir mengenai siapa yang masuk dalam dua nama tersebut berada di tangan Prabowo.

Di sinilah nama Mahfud MD menjadi menarik untuk diperbincangkan. Pengalaman panjang di pemerintahan, latar belakang akademis, serta posisinya yang tidak berada dalam kepengurusan partai politik saat ini merupakan sejumlah faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden.

Meski demikian, peluang tersebut belum dapat dipastikan. Hingga Kamis (12/11/2026), belum ada pernyataan resmi Presiden Prabowo yang menyebut Mahfud sebagai salah satu kandidat.

Tidak ada pula pengumuman bahwa Mahfud telah masuk dalam daftar nama yang disiapkan pemerintah.

Pada akhirnya, pertanyaan apakah Mahfud MD akan masuk dalam dua nama pilihan Prabowo masih terbuka.

Namun, dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimilikinya, namanya menjadi salah satu figur yang menarik untuk diperhitungkan dalam perbincangan mengenai pengganti Gibran.

Keputusan tetap berada di tangan Presiden, sementara publik menunggu siapa dua tokoh yang akan dibawa ke hadapan MPR. (*)