Dalam kontestasi Pilpres 2024, Mahfud memang diusung sejumlah partai politik sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Ganjar Pranowo.

Namun, ia pernah menegaskan bahwa dirinya bukan petugas partai, melainkan petugas konstitusi yang diusung partai politik.

Posisi tersebut menjadi menarik apabila dikaitkan dengan kewenangan Presiden Prabowo dalam menentukan dua kandidat pengganti Gibran.

BACA JUGA:Dari Gadis Minder yang Mengikat Anak di Motor, Menjadi Dosen Tangguh Berjiwa Wirausaha

Presiden tidak hanya dapat mempertimbangkan figur dari kalangan partai politik, tetapi juga tokoh yang memiliki pengalaman pemerintahan dan berasal dari luar struktur partai.

Menariknya, Mahfud sendiri telah memberikan penjelasan mengenai mekanisme tersebut. Dalam podcast Terus Terang yang diunggah melalui kanal YouTube pribadinya, Rabu (11/11/2026), ia menyebut penentuan dua nama calon pengganti Wakil Presiden merupakan kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

ADVERTISEMENT

Mahfud juga menjelaskan bahwa Presiden dapat meminta masukan dari pimpinan partai politik maupun berbagai elemen masyarakat sebelum menentukan dua kandidat yang akan disampaikan kepada MPR.

BACA JUGA:Tradisi Pembaharuan Nikah “Nganyaren Kabin”, Hukum Adat yang Tetap Lestari di Pulau Madura

Dengan demikian, keputusan akhir mengenai siapa yang masuk dalam dua nama tersebut berada di tangan Prabowo.

Di sinilah nama Mahfud MD menjadi menarik untuk diperbincangkan. Pengalaman panjang di pemerintahan, latar belakang akademis, serta posisinya yang tidak berada dalam kepengurusan partai politik saat ini merupakan sejumlah faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden.