MADURA SATU | PAMEKASAN – Isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencuat pada Selasa (10/11/2026) menghadirkan kembali perhatian terhadap pernyataan sikap Aliansi Ulama Madura (AUMA).

Pasalnya, jauh sebelum kabar mengenai niat pengunduran diri Gibran menjadi perbincangan nasional, AUMA telah lebih dahulu menyampaikan tuntutan agar DPR RI memproses pemakzulan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Pernyataan sikap itu disampaikan pada 26 Oktober 2026 di Pamekasan. Artinya, sekitar 16 hari sebelum isu pengunduran diri Gibran mencuat, AUMA sudah meminta DPR RI menindaklanjuti tuntutan pemakzulan melalui mekanisme konstitusional.

BACA JUGA:Dari Gadis Minder yang Mengikat Anak di Motor, Menjadi Dosen Tangguh Berjiwa Wirausaha

Dalam video pernyataan sikapnya, AUMA yang mengatasnamakan habaib, ulama, dan tokoh Madura menyampaikan sejumlah alasan terkait tuntutan tersebut. Salah satunya menyangkut persyaratan administratif pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.

“Sebagai Wakil Presiden yang bersangkutan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” demikian bunyi pernyataan AUMA.

ADVERTISEMENT

AUMA juga menegaskan bahwa persoalan yang mereka angkat bukan semata-mata mengenai dokumen pendidikan, melainkan menyangkut nilai kejujuran yang dinilai penting bagi seorang pemimpin.

BACA JUGA:Mengenal Lebih Dekat Orang Madura: Karakter, Budaya, dan Kehidupan Sehari-hari

“Persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan semata-mata masalah selembar ijazah, akan tetapi yang dipersoalkan adalah nilai-nilai kejujuran,” demikian pernyataan dalam video tersebut.

Atas dasar pandangan itu, AUMA secara terbuka meminta DPR RI melalui fraksi-fraksi yang ada untuk memproses pemakzulan Gibran sesuai ketentuan hukum.

“Kami meminta DPR RI melalui fraksi-fraksi yang ada untuk memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sesuai dengan mekanisme dan prosedur undang-undang yang berlaku,” tegas AUMA.

BACA JUGA:Ketika Sejarah Sastra Menjadi Cerita yang Mengubah Cara Pandang

Kini, pernyataan tersebut kembali menjadi relevan setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

ADVERTISEMENT

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu disebut membahas dinamika yang berkembang, termasuk persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran. Prasetyo juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Wakil Presiden tersebut.

Meski demikian, niat pengunduran diri yang disampaikan kepada Presiden tidak serta-merta berarti Gibran telah resmi melepaskan jabatannya. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran dirinya.

BACA JUGA:Tradisi Balon Udara di Indonesia: Antara Warisan Budaya dan Tantangan Keamanan

Situasi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan, apakah perkembangan politik yang terjadi saat ini menjadi awal dari terwujudnya tuntutan yang sebelumnya disuarakan AUMA?

Sebab, tuntutan pemakzulan dan pengunduran diri merupakan dua jalur berbeda dalam persoalan jabatan Wakil Presiden. Keduanya tetap memiliki mekanisme konstitusional masing-masing.

Dengan perkembangan terbaru ini, pernyataan sikap AUMA yang disampaikan dari Pamekasan pada 26 Oktober lalu kembali mendapat perhatian di tengah dinamika politik nasional.(*)

ADVERTISEMENT