“Kami meminta DPR RI melalui fraksi-fraksi yang ada untuk memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sesuai dengan mekanisme dan prosedur undang-undang yang berlaku,” tegas AUMA.

Kini, pernyataan tersebut kembali menjadi relevan setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu disebut membahas dinamika yang berkembang, termasuk persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran. Prasetyo juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Wakil Presiden tersebut.

BACA JUGA:Mengenal Lebih Dekat Orang Madura: Karakter, Budaya, dan Kehidupan Sehari-hari

Meski demikian, niat pengunduran diri yang disampaikan kepada Presiden tidak serta-merta berarti Gibran telah resmi melepaskan jabatannya. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran dirinya.

Situasi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan, apakah perkembangan politik yang terjadi saat ini menjadi awal dari terwujudnya tuntutan yang sebelumnya disuarakan AUMA?

ADVERTISEMENT

Sebab, tuntutan pemakzulan dan pengunduran diri merupakan dua jalur berbeda dalam persoalan jabatan Wakil Presiden. Keduanya tetap memiliki mekanisme konstitusional masing-masing.

BACA JUGA:Layakkah Madura Jadi Provinsi? Analisis Data BPS Ungkap Kesiapan Sebenarnya

Dengan perkembangan terbaru ini, pernyataan sikap AUMA yang disampaikan dari Pamekasan pada 26 Oktober lalu kembali mendapat perhatian di tengah dinamika politik nasional.(*)