Langkah Balik H. Latif, Kuasa Hukum Gugat Polres Pamekasan dan Siapkan Praperadilan

MADURA SATU | SUMENEP - Penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan mantan anggota DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, H. Latif, kini memasuki babak baru.

Tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Achmad Madani Putra dan Rekan-rekan memastikan akan menempuh jalur hukum lanjutan, baik terhadap institusi kepolisian maupun terhadap pihak pelapor.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua LBH Achmad Madani Putra dan Rekan-rekan, Kamarullah, dalam konferensi pers yang digelar di kantor lembaganya pada Sabtu (18/4/2026) malam.

Ia menyebut, pihaknya akan membawa persoalan penanganan perkara oleh Polres Pamekasan ke level yang lebih tinggi, yakni ke Polda Jawa Timur dan Mabes Polri, khususnya Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Menurutnya, langkah itu ditempuh untuk menguji apakah proses penyidikan telah dijalankan sesuai ketentuan hukum dan standar profesional aparat penegak hukum.

“Secara kelembagaan, kami akan melaporkan ke Polda Jatim dan Mabes Polri, khususnya Propam, untuk menguji apakah proses penyidikan sudah berjalan profesional atau tidak,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026) malam.

Tak hanya laporan ke Propam, LBH juga tengah merampungkan gugatan perdata terhadap Polres Pamekasan dengan dalil dugaan perbuatan melawan hukum.

Kamarullah menilai terdapat sejumlah tahapan dalam proses penyidikan yang dianggap tidak tepat dan berdampak pada kerugian hukum bagi kliennya.

Dalam rancangan gugatan tersebut, institusi kepolisian akan ditempatkan sebagai pihak tergugat karena dinilai menjadi bagian dari rangkaian tindakan yang menimbulkan konsekuensi hukum terhadap H. Latif.

Selain itu, jalur praperadilan juga dipastikan akan ditempuh. Tim kuasa hukum mempersoalkan proses penangkapan dan penahanan yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Salah satu poin yang disorot adalah tindakan penangkapan yang sempat dilakukan, namun kliennya kemudian dipulangkan tanpa mekanisme pengantaran yang dianggap layak.

“Kami juga akan mengajukan praperadilan terkait penangkapan dan penahanan yang kami nilai tidak sesuai prosedur,” tegasnya.

Di sisi lain, LBH sebagai kuasa hukum H. Latif juga menyiapkan langkah hukum terhadap pelapor berinisial Ariyanto. Kamarullah menduga terdapat unsur ketidakjujuran dalam laporan tersebut, termasuk indikasi keterangan yang dinilai tidak sesuai fakta.

Bahkan, pihaknya berencana melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan yang berkaitan dengan objek sertifikat yang disebut telah berpindah tangan.

Mereka mengklaim mengantongi bukti berupa rekaman CCTV serta keterangan sejumlah saksi untuk memperkuat laporan itu.

Seluruh langkah hukum tersebut ditargetkan mulai diajukan pada awal pekan mendatang setelah tim kuasa hukum melengkapi dokumen dan kembali menghadirkan para saksi, mengingat perkara ini bermula sejak 2022.

“Kami akan menempuh langkah hukum ke dua arah, baik terhadap institusi Polres Pamekasan maupun terhadap pelapor,” tambahnya.

Sebelumnya, H. Latif dijemput paksa di kediamannya oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pamekasan pada Jumat (17/4/2026). Ia diduga terlibat dalam penggelapan dana senilai Rp1 miliar dengan modus pembelian alat berat pada 2022.

Kepala Satreskrim Polres Pamekasan, AKP Yoyok Hardianto, menjelaskan bahwa tindakan jemput paksa dilakukan karena yang bersangkutan dianggap tidak kooperatif.

"Dua kali mangkir dari panggilan. Akhirnya kami lakukan jemput paksa dan menahannya," tegasnya, Sabtu (18/4/2026).

Yoyok menerangkan, ketidakhadiran H. Latif dalam dua kali pemeriksaan tanpa pemberitahuan resmi menjadi dasar penahanan sebagai bentuk kepastian hukum serta wujud profesionalitas Polri.

Kasus ini sendiri dilaporkan pada 2023 oleh korban berinisial HW, warga Desa Batu Kerbuy, Kecamatan Pasean, Pamekasan.

Peristiwa bermula pada Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB ketika H. Latif mendatangi kediaman korban dan mengaku memiliki lahan tambang galian C, namun tidak mempunyai alat berat jenis excavator.

"Saat itu, korban mengaku menolak jika bekerjasama alat berat saja dan menawarkan membeli alat berat pribadi. H. Latif menyetujui dan menjadi awal dugaan penipuan," katanya.

Setelah tercapai kesepakatan, H. Latif menyarankan pembelian alat berat bekas dan berjanji mendatangkan unit tersebut. Sehari kemudian, korban diminta mentransfer dana sebesar Rp1 miliar.

Dana tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama inisial H, yang merupakan istri H. Latif. Namun hingga tenggat waktu yang dijanjikan, alat berat yang dimaksud tidak pernah diterima korban.

"Akhirnya pada 19 Januari 2023 korban melapor ke Polres Pamekasan karena mengalami kerugian Rp 1 miliar," terangnya.

Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk menelusuri aliran dana Rp1 miliar yang masuk melalui rekening istri tersangka.

"Kami masih melakukan pemeriksaan. Apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini," katanya.

Sebelumnya, H. Latif juga telah menggugat perkara ini ke Pengadilan Negeri Pamekasan hingga tingkat Mahkamah Agung. Ia pun sempat mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

Namun seluruh upaya hukum tersebut kandas. Pengadilan menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya sah menurut hukum. (*)