Dalam rancangan gugatan tersebut, institusi kepolisian akan ditempatkan sebagai pihak tergugat karena dinilai menjadi bagian dari rangkaian tindakan yang menimbulkan konsekuensi hukum terhadap H. Latif.

Selain itu, jalur praperadilan juga dipastikan akan ditempuh. Tim kuasa hukum mempersoalkan proses penangkapan dan penahanan yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Salah satu poin yang disorot adalah tindakan penangkapan yang sempat dilakukan, namun kliennya kemudian dipulangkan tanpa mekanisme pengantaran yang dianggap layak.

“Kami juga akan mengajukan praperadilan terkait penangkapan dan penahanan yang kami nilai tidak sesuai prosedur,” tegasnya.

Di sisi lain, LBH sebagai kuasa hukum H. Latif juga menyiapkan langkah hukum terhadap pelapor berinisial Ariyanto. Kamarullah menduga terdapat unsur ketidakjujuran dalam laporan tersebut, termasuk indikasi keterangan yang dinilai tidak sesuai fakta.

ADVERTISEMENT

Bahkan, pihaknya berencana melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan yang berkaitan dengan objek sertifikat yang disebut telah berpindah tangan.

Mereka mengklaim mengantongi bukti berupa rekaman CCTV serta keterangan sejumlah saksi untuk memperkuat laporan itu.

Seluruh langkah hukum tersebut ditargetkan mulai diajukan pada awal pekan mendatang setelah tim kuasa hukum melengkapi dokumen dan kembali menghadirkan para saksi, mengingat perkara ini bermula sejak 2022.