KPK Perluas Kasus Cukai Rokok ke Daerah, Sumenep Masuk Peta Penelusuran

MADURA SATU | SUMENEP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperdalam penyidikan perkara dugaan penyimpangan di bidang cukai rokok dengan merambah sejumlah daerah.

Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, termasuk wilayah yang kini turut disisir. Sejumlah pengusaha rokok setempat dikabarkan mulai terpantau dalam tahap awal pemeriksaan.

Pengembangan ini merupakan lanjutan dari perkara dugaan suap yang menyeret lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Dalam proses penyelidikan yang terus berjalan, KPK menelusuri kemungkinan keterlibatan produsen rokok di berbagai daerah, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Dari informasi yang beredar, beberapa nama mencuat dalam fase awal pendalaman, yakni H. Mukmin, Iskandar, dan Syafwan Wahyudi. Ketiganya disebut memiliki relasi dengan perusahaan rokok yang beroperasi di wilayah Sumenep.

H. Mukmin dikaitkan dengan PT Arinna Makmur Sentosa serta CV Sulung Sejahtera. Sementara Iskandar disebut berhubungan dengan PR Sekawan Mulia, dan Syafwan Wahyudi dikaitkan dengan PR DRT The Big Family.

Kendati demikian, hingga kini KPK belum menyampaikan keterangan resmi mengenai status hukum dari nama-nama tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar pihak di pusat, tetapi juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan aktor di daerah.

“Saat ini di antaranya dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kita akan melakukan pemetaan terhadap pihak-pihak yang diduga memberikan sesuatu kepada oknum Bea Cukai,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta beberapa waktu lalu, Senin (13/4).

Pernyataan itu memberi gambaran bahwa penyidikan turut mengurai dugaan relasi antara aparat dan pelaku usaha, termasuk menelusuri potensi aliran dana yang mengarah pada praktik suap.

Dalam perkara ini, KPK juga memetakan sejumlah pola dugaan pelanggaran di sektor cukai rokok. Modus yang menjadi perhatian antara lain penyalahgunaan pita cukai, penggunaan pita cukai ilegal, hingga praktik yang dikenal sebagai “beternak pita cukai”, yakni pengadaan pita cukai dalam jumlah besar yang tak sebanding dengan kapasitas produksi riil.

Langkah penelusuran tersebut diperkuat oleh temuan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengindikasikan adanya transaksi keuangan mencurigakan.

Di sisi lain, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) disebut turut bergerak melakukan penindakan di lapangan, khususnya dalam membongkar jaringan produksi serta distribusi rokok ilegal.

Pengembangan perkara ini tidak hanya menyentuh individu, melainkan juga mengarah pada struktur industri secara lebih luas.

Sebanyak 271 perusahaan rokok (PR) skala kecil hingga menengah di Madura, termasuk Sumenep, dikabarkan masuk dalam daftar agenda pemeriksaan.

Langkah tersebut dipandang sebagai sinyal penguatan pengawasan terhadap industri hasil tembakau, terutama pada sektor yang selama ini kerap dianggap berada di wilayah abu-abu regulasi.

Sampai saat ini, KPK belum mengumumkan adanya penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Nama-nama yang beredar masih dalam tahap pendalaman dan belum memiliki status hukum resmi.

Jika penyidikan terus berkembang, Sumenep berpotensi menjadi salah satu titik krusial dalam pengungkapan dugaan pelanggaran di sektor cukai tingkat nasional.

Situasi ini sekaligus menjadi pengingat bagi para pelaku usaha agar memastikan seluruh aktivitasnya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. (*)