“Saat ini di antaranya dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kita akan melakukan pemetaan terhadap pihak-pihak yang diduga memberikan sesuatu kepada oknum Bea Cukai,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta beberapa waktu lalu, Senin (13/4).

Pernyataan itu memberi gambaran bahwa penyidikan turut mengurai dugaan relasi antara aparat dan pelaku usaha, termasuk menelusuri potensi aliran dana yang mengarah pada praktik suap.

Dalam perkara ini, KPK juga memetakan sejumlah pola dugaan pelanggaran di sektor cukai rokok. Modus yang menjadi perhatian antara lain penyalahgunaan pita cukai, penggunaan pita cukai ilegal, hingga praktik yang dikenal sebagai “beternak pita cukai”, yakni pengadaan pita cukai dalam jumlah besar yang tak sebanding dengan kapasitas produksi riil.

BACA JUGA:Silaturahmi Kebangsaan: Kapolri Sambang Pesantren Bersama Ustaz Abdul Somad, Tegaskan Komitmen Jaga Kamtibmas

Langkah penelusuran tersebut diperkuat oleh temuan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengindikasikan adanya transaksi keuangan mencurigakan.

Di sisi lain, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) disebut turut bergerak melakukan penindakan di lapangan, khususnya dalam membongkar jaringan produksi serta distribusi rokok ilegal.

ADVERTISEMENT

Pengembangan perkara ini tidak hanya menyentuh individu, melainkan juga mengarah pada struktur industri secara lebih luas.

BACA JUGA:Uang Publik Bocor Rp23 Miliar, Bank Jatim Sumenep Tak Bisa Berkilah

Sebanyak 271 perusahaan rokok (PR) skala kecil hingga menengah di Madura, termasuk Sumenep, dikabarkan masuk dalam daftar agenda pemeriksaan.

Langkah tersebut dipandang sebagai sinyal penguatan pengawasan terhadap industri hasil tembakau, terutama pada sektor yang selama ini kerap dianggap berada di wilayah abu-abu regulasi.