BGN Turun Gunung Usai Video MBG Sampang Viral, Dugaan Pelanggaran SOP Diselidiki

MADURA SATU | SAMPANG - Respons dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait video viral pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Robatal, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, terus berlanjut. 

BGN memastikan akan menelusuri dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam penyajian makanan kepada penerima manfaat, Jumat (3/4/2026).

Melalui Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, yang disampaikan oleh stafnya Nurhayadi, lembaga tersebut menegaskan bahwa klarifikasi resmi tengah dilakukan kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) At-Taufiq Robatal.

“Kami masih dalam proses konfirmasi kepada pihak terkait. Semua laporan yang masuk tentu akan kami tindaklanjuti,” ujar Nurhayadi dalam keterangan lanjutan.

Ia menekankan bahwa setiap pelaksanaan program MBG wajib mematuhi SOP yang telah ditetapkan, khususnya dalam hal distribusi dan penyajian makanan. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga kualitas serta tujuan utama program dalam meningkatkan gizi masyarakat.

“Standar penyajian bukan sekadar formalitas. Itu menyangkut kebersihan, keamanan, dan keseimbangan nutrisi bagi penerima manfaat,” tegasnya.

Nurhayadi juga kembali mengingatkan bahwa penggunaan wadah resmi berupa ompreng atau food tray merupakan bagian dari sistem yang telah dirancang untuk memastikan makanan tetap higienis dan kandungan gizinya terjaga.

“Kalaupun ada pemindahan, seharusnya langsung dari ompreng ke tempat makan penerima, bukan ke wadah terbuka seperti keranjang atau plastik,” jelasnya.

Di sisi lain, BGN membuka kemungkinan adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di daerah, termasuk di Kabupaten Sampang, jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan aturan.

“Jika hasil klarifikasi menunjukkan adanya pelanggaran, tentu akan ada langkah evaluasi dan pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya.

Sementara itu, polemik di tingkat lokal masih belum mereda. Sejumlah pihak meminta agar proses klarifikasi dilakukan secara transparan dan hasilnya diumumkan ke publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program nasional tersebut.

“Ini menyangkut program penting untuk masyarakat kecil. Jadi harus terbuka dan jelas hasilnya,” kata seorang tokoh masyarakat setempat.

Di tengah proses penelusuran, pihak SPPG At-Taufiq Robatal tetap pada pendiriannya bahwa distribusi telah dilakukan sesuai prosedur. Kepala SPPG, Solihin, kembali menegaskan bahwa seluruh makanan dari dapur dikirim menggunakan ompreng sesuai ketentuan BGN.

“Kami sudah jalankan sesuai SOP. Kalau ada di lapangan yang berbeda, itu bukan dari kami,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa pihaknya tidak menyediakan wadah alternatif selain ompreng dalam proses distribusi.

“Kami hanya menggunakan ompreng dari awal sampai ke kader posyandu. Tidak ada kebijakan lain di luar itu,” imbuhnya.

Kasus ini kini menjadi perhatian luas, tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga pusat. Banyak pihak berharap hasil klarifikasi BGN dapat memberikan kepastian serta menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program MBG ke depan lebih tertib dan sesuai standar. (*)