Di sisi lain, BGN membuka kemungkinan adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di daerah, termasuk di Kabupaten Sampang, jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan aturan.

“Jika hasil klarifikasi menunjukkan adanya pelanggaran, tentu akan ada langkah evaluasi dan pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya.

Sementara itu, polemik di tingkat lokal masih belum mereda. Sejumlah pihak meminta agar proses klarifikasi dilakukan secara transparan dan hasilnya diumumkan ke publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program nasional tersebut.

BACA JUGA:Ari Adriansyah Asal Sampang Resmi Jadi Academia D’Academy 8 Usai Tampil Memukau di Final Audition

“Ini menyangkut program penting untuk masyarakat kecil. Jadi harus terbuka dan jelas hasilnya,” kata seorang tokoh masyarakat setempat.

Di tengah proses penelusuran, pihak SPPG At-Taufiq Robatal tetap pada pendiriannya bahwa distribusi telah dilakukan sesuai prosedur. Kepala SPPG, Solihin, kembali menegaskan bahwa seluruh makanan dari dapur dikirim menggunakan ompreng sesuai ketentuan BGN.

ADVERTISEMENT

“Kami sudah jalankan sesuai SOP. Kalau ada di lapangan yang berbeda, itu bukan dari kami,” ujarnya.

BACA JUGA:Hj Ansari Apresiasi Polres Sampang, Minta Kasus Kekerasan terhadap Anak Dikawal hingga Tuntas

Ia juga memastikan bahwa pihaknya tidak menyediakan wadah alternatif selain ompreng dalam proses distribusi.

“Kami hanya menggunakan ompreng dari awal sampai ke kader posyandu. Tidak ada kebijakan lain di luar itu,” imbuhnya.