Kartu Bantuan Diduga Ditahan, Warga Sampang Bongkar Pengakuan Penerima PKH

MADURA SATU | SAMPANG - Dugaan kartu bantuan milik penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak berada di tangan penerima mencuat di Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Persoalan tersebut mencuat setelah beredar video yang memperlihatkan kondisi rumah seorang lansia yang disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Dalam video itu, penerima bantuan disebut tidak memegang kartu bantuan maupun buku tabungan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan.

Video tersebut juga memperlihatkan kondisi rumah lansia yang tampak sederhana. Rumah semi permanen itu disebut memiliki kondisi yang kurang layak, dengan aktivitas memasak masih menggunakan tungku dan tempat tidur yang terlihat sederhana.

Informasi mengenai kartu bantuan yang tidak berada di tangan penerima kemudian mendapat perhatian warga. Salah seorang warga, H. Zainuddin, mengaku mendapat laporan dari sejumlah penerima PKH terkait persoalan tersebut.

Menurut Zainuddin, terdapat warga di Dusun Pandian yang namanya masih tercatat sebagai penerima PKH, tetapi mengaku tidak pernah melihat ataupun memegang kartu bantuan dan buku tabungan miliknya.

Ia juga menyebut adanya warga yang mengaku hanya menerima uang sekitar Rp550 ribu dalam kurun waktu satu tahun. Kondisi tersebut membuat Zainuddin mempertanyakan mekanisme penyaluran bantuan kepada para penerima.

"Bukan hanya satu sampai tiga KPM di Dusun Pandian melaporkan namanya terdaftar aktif sebagai penerima PKH, tapi mereka tidak pernah melihat bentuk uangnya seperti apa," terangnya.

Zainuddin menyebut jumlah penerima PKH di Dusun Pandian mencapai kurang lebih 200 orang. Menurutnya, data tersebut berasal dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sampang.

Ia mengaku persoalan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada pendamping PKH di tingkat Kecamatan Kedungdung. Laporan itu disebut disampaikan beberapa hari sebelum dirinya memberikan keterangan kepada media sosial.

Namun, Zainuddin mengaku belum mendapatkan penjelasan yang dianggap memadai. Ia bahkan menduga terdapat persoalan lain di balik tidak berada di tangannya kartu bantuan milik sejumlah penerima.

"Jika siapapun yang menanyakan tentang keberadaan kartu dan buku tabungan, warga dipaksa harus berbohong, bahwa dengan suka rela warga menitipkan ke ketua kelompok," ujarnya.

"Beberapa hari lalu telah mengadu kepada pendamping di tingkat kecamatan, tapi malah jawabnya muter-muter terus, jadi dugaan saya sepertinya ada kongkalikong," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sampang, Muhammad Anwari Abdullah, membenarkan bahwa pihaknya telah mengetahui adanya video yang memperlihatkan kondisi salah seorang warga yang disebut sebagai penerima bantuan sosial.

Anwari mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti informasi tersebut dengan meminta pemerintah kecamatan melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Dinsos juga akan meminta keterangan dari Koordinator Pendamping untuk memastikan informasi yang beredar.

"Kami sudah tindaklanjuti ke Kecamatan agar ditindaklanjuti dan dicek ke lokasi. Untuk lebih jelasnya, nanti juga dikonfirmasi ke Koordinator Pendamping," katanya, Kamis (24/9/2026).

Pengecekan tersebut diharapkan dapat memastikan kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk status penerima bantuan, keberadaan kartu bantuan dan buku tabungan, serta bagaimana bantuan PKH disalurkan kepada warga yang tercatat sebagai KPM. (*)