Ia mengaku persoalan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada pendamping PKH di tingkat Kecamatan Kedungdung. Laporan itu disebut disampaikan beberapa hari sebelum dirinya memberikan keterangan kepada media sosial.

Namun, Zainuddin mengaku belum mendapatkan penjelasan yang dianggap memadai. Ia bahkan menduga terdapat persoalan lain di balik tidak berada di tangannya kartu bantuan milik sejumlah penerima.

"Jika siapapun yang menanyakan tentang keberadaan kartu dan buku tabungan, warga dipaksa harus berbohong, bahwa dengan suka rela warga menitipkan ke ketua kelompok," ujarnya.

"Beberapa hari lalu telah mengadu kepada pendamping di tingkat kecamatan, tapi malah jawabnya muter-muter terus, jadi dugaan saya sepertinya ada kongkalikong," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sampang, Muhammad Anwari Abdullah, membenarkan bahwa pihaknya telah mengetahui adanya video yang memperlihatkan kondisi salah seorang warga yang disebut sebagai penerima bantuan sosial.

ADVERTISEMENT

Anwari mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti informasi tersebut dengan meminta pemerintah kecamatan melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Dinsos juga akan meminta keterangan dari Koordinator Pendamping untuk memastikan informasi yang beredar.

"Kami sudah tindaklanjuti ke Kecamatan agar ditindaklanjuti dan dicek ke lokasi. Untuk lebih jelasnya, nanti juga dikonfirmasi ke Koordinator Pendamping," katanya, Kamis (24/9/2026).

Pengecekan tersebut diharapkan dapat memastikan kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk status penerima bantuan, keberadaan kartu bantuan dan buku tabungan, serta bagaimana bantuan PKH disalurkan kepada warga yang tercatat sebagai KPM. (*)