Aksi NasDem Pamekasan ke Tempo Dikritik, PWI: Aduan Resmi Lebih Taktis daripada Demonstrasi

MADURA SATU | PAMEKASAN - Aksi demonstrasi yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Pamekasan terhadap pemberitaan media Tempo menuai sorotan dari kalangan jurnalis.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, Hairul Anam, menilai langkah tersebut kurang tepat dan tidak strategis dalam menyikapi produk jurnalistik.

Aksi damai tersebut berlangsung di depan kantor DPD NasDem Pamekasan pada Rabu (15/4/2026). Dalam kegiatan itu, pihak partai menyuarakan keberatan terhadap salah satu pemberitaan yang dianggap merugikan citra organisasi.

Ketua DPD NasDem Pamekasan, Mustafa Afif, dalam pernyataannya meminta Dewan Pers untuk segera mengambil tindakan tegas atas pemberitaan yang dipermasalahkan. Ia menilai konten tersebut telah mencederai nama baik partai.

Menanggapi hal itu, Hairul Anam menyampaikan pandangan berbeda. Ia menilai demonstrasi bukanlah cara paling efektif dalam merespons karya jurnalistik, terutama terhadap media besar yang memiliki standar kerja profesional.

“Menurut saya, gerakan mereka kurang taktis. Demonstrasi bukan langkah efektif dalam menyikapi produk pers, apalagi yang disoroti sekelas Tempo,” ujar Anam, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, media yang bersangkutan telah melalui proses jurnalistik yang ketat sebelum menerbitkan laporan. Verifikasi data, akuntabilitas informasi, serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik menjadi bagian dari proses tersebut.

“Redaksi pasti sudah memastikan seluruh isi pemberitaan diverifikasi dan sesuai dengan kode etik. Jadi langkah seperti demonstrasi itu kurang tepat,” tuturnya.

Selain itu, Anam juga menyoroti tuntutan massa aksi yang mendesak Dewan Pers untuk menjatuhkan sanksi kepada media tersebut. Menurutnya, mekanisme tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pers.

“Apalagi sampai mendesak Dewan Pers untuk menyanksi Tempo. Padahal, ada langkah yang lebih taktis,” ujarnya.

Dosen di salah satu perguruan tinggi di Madura itu menjelaskan, Dewan Pers memang memiliki kewenangan untuk menilai pelanggaran kode etik, bahkan tanpa adanya laporan. Namun, proses yang lebih umum ditempuh adalah melalui pengaduan resmi.

“Kalau ada dugaan pelanggaran, bisa saja Dewan Pers bertindak. Tapi untuk sengketa pers, biasanya diproses melalui laporan resmi yang disertai bukti yang cukup,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa mekanisme pengaduan merupakan jalur yang lebih efektif dibandingkan aksi turun ke jalan. Dengan prosedur tersebut, kasus dapat ditangani secara objektif dan sesuai regulasi yang berlaku.

Meski demikian, Anam tidak sepenuhnya menyalahkan langkah DPD NasDem Pamekasan. Ia mengakui bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.

“Secara prinsip, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Tapi kalau ingin hasil yang konkret, sebaiknya menempuh jalur yang sesuai mekanisme pers,” katanya.

Ia pun memberikan saran agar persoalan tersebut disampaikan secara struktural melalui pimpinan partai di tingkat pusat untuk kemudian diajukan ke Dewan Pers.

“Saran saya, jika memang ada produk jurnalistik yang dianggap melanggar kode etik, sebaiknya disampaikan ke pimpinan pusat untuk dilaporkan secara resmi ke Dewan Pers,” tegasnya.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa pers diharapkan dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di dunia jurnalistik Indonesia.(*)