Selain itu, Anam juga menyoroti tuntutan massa aksi yang mendesak Dewan Pers untuk menjatuhkan sanksi kepada media tersebut. Menurutnya, mekanisme tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pers.

“Apalagi sampai mendesak Dewan Pers untuk menyanksi Tempo. Padahal, ada langkah yang lebih taktis,” ujarnya.

Dosen di salah satu perguruan tinggi di Madura itu menjelaskan, Dewan Pers memang memiliki kewenangan untuk menilai pelanggaran kode etik, bahkan tanpa adanya laporan. Namun, proses yang lebih umum ditempuh adalah melalui pengaduan resmi.

BACA JUGA:Seorang Ibu di Sumenep Laporkan Mantan Suaminya ke Polres, Diduga Gegara Penganiayaan

“Kalau ada dugaan pelanggaran, bisa saja Dewan Pers bertindak. Tapi untuk sengketa pers, biasanya diproses melalui laporan resmi yang disertai bukti yang cukup,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa mekanisme pengaduan merupakan jalur yang lebih efektif dibandingkan aksi turun ke jalan. Dengan prosedur tersebut, kasus dapat ditangani secara objektif dan sesuai regulasi yang berlaku.

ADVERTISEMENT

Meski demikian, Anam tidak sepenuhnya menyalahkan langkah DPD NasDem Pamekasan. Ia mengakui bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.

BACA JUGA:Gadis Umur 17 Tahun Jadi Korban Pencabulan di Sampang, Hingga Alami Trauma

“Secara prinsip, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Tapi kalau ingin hasil yang konkret, sebaiknya menempuh jalur yang sesuai mekanisme pers,” katanya.

Ia pun memberikan saran agar persoalan tersebut disampaikan secara struktural melalui pimpinan partai di tingkat pusat untuk kemudian diajukan ke Dewan Pers.