MADURA SATU | PAMEKASAN - Barisan Masyarakat Merdeka (BMM) menggelar seminar bertema “Poligami Anggaran dan Etika” di Azana Hotel Pamekasan, Selasa (24/2/2026) sore.

Forum tersebut menjadi ruang diskusi terbuka untuk membahas isu tata kelola anggaran, etika birokrasi, serta dugaan praktik penyimpangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Kegiatan itu menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, di antaranya aktivis Musfiqul Khoir, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan Siswanto, serta anggota DPRD Pamekasan Hamdi.

BACA JUGA:Parah! Program MBG di Pamekasan Sajikan Ikan Bakar Berulat

Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman turut hadir dan memberikan sambutan, bersama perwakilan OPD, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, DPRD, jurnalis, NGO, organisasi Cipayung, serta BEM se-Pamekasan.

Ketua BMM, Suja’i, menegaskan bahwa seminar tersebut digelar sebagai respons atas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

ADVERTISEMENT

“Forum ini kami hadirkan sebagai ruang terbuka untuk mengkaji kegelisahan publik, khususnya soal kebijakan anggaran yang dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan RPJMD,” ujarnya.

BACA JUGA:Keluarga Marsokah Gruduk Polres Pamekasan, Persoalkan Penahanan Kasus Kekerasan Seksual

Ia menyinggung beberapa isu yang menjadi perhatian, seperti pemblokiran ribuan peserta BPJS, perbaikan jalan secara swadaya oleh warga, hingga urgensi pembenahan birokrasi di tubuh Pemkab Pamekasan.

“Seminar ini sangat bernutrisi untuk memperkuat pemahaman tentang pengelolaan birokrasi dan anggaran yang baik dan benar. Termasuk soal janji politik yang harus konsisten dengan kebijakan anggaran,” katanya.

Dalam diskusi tersebut juga mencuat dugaan adanya intervensi dalam kebijakan anggaran, proyek, serta mutasi jabatan di sejumlah OPD. Suja’i menyebut isu tersebut perlu disikapi secara proporsional dan berbasis fakta.

BACA JUGA:Warga Asal Madura Ditangkap Polisi di Denpasar Bali Gegara Curi Motor

“Kalau memang ada dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam mengatur proyek maupun mutasi jabatan, maka itu harus diuji secara objektif. Tata kelola pemerintahan harus dijaga tetap transparan dan akuntabel,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

Ia juga menyinggung dugaan praktik permainan anggaran yang disebut-sebut telah dirancang sejak tahap awal perencanaan.

“Informasi yang kami terima, ada indikasi pengaturan sejak penyusunan anggaran di awal. Jika benar, tentu ini persoalan serius yang harus didalami,” ungkap Suja’i.

BACA JUGA:Istri TNI Laporkan Pemilik Seblak Moms Iphiie dalam Kasus Berbeda, Kerugian Capai Rp370 Juta

Tak hanya itu, isu dugaan permintaan fee dalam proses pengisian jabatan strategis juga menjadi pembahasan. Bahkan, disebutkan terdapat pengakuan dari seorang ASN terkait permintaan imbalan tersebut.

“Bahkan ada pengakuan dari salah satu ASN yang dimintai fee untuk menduduki jabatan tertentu. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus ditelusuri sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” jelasnya.

Melalui forum yang menghadirkan unsur legislatif, aktivis, dan aparat penegak hukum, BMM berharap aparat dapat menelaah berbagai informasi yang berkembang.

ADVERTISEMENT

Melalui forum yang menghadirkan unsur legislatif, aktivis, dan aparat penegak hukum, BMM berharap aparat dapat menelaah berbagai informasi yang berkembang.