Tak Cukup Pelecehan, AZ di RSUD dr. Mohammad Noer Juga Diduga Sering Lakukan Pungli

PAMEKASAN, – Nama AZ, tenaga kesehatan di RSUD dr. Mohammad Noer Pamekasan, kembali menjadi sorotan tajam publik.

Setelah divonis bersalah dalam kasus tindakan tidak pantas di lingkungan rumah sakit, kini mencuat pula dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang disebut terjadi berulang kali.

AZ sebelumnya telah dijatuhi hukuman 2 bulan 15 hari penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan dalam perkara Nomor 184/Pid.B/2025/PN Pmk, terkait perbuatan tidak pantas yang dilakukan di area pelayanan RSUD dr. Mohammad Noer. Putusan tersebut dibacakan pada 17 November 2025.

Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan AZ terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan, dengan barang bukti antara lain rekaman CCTV, dokumen medis, serta barang bukti lain yang menguatkan perbuatan tersebut.

Putusan yang dinilai ringan itu kini menjadi sorotan kembali setelah muncul informasi lain terkait rekam jejak dugaan pelanggaran AZ, yakni praktik pungli terhadap pasien.

Berdasarkan keterangan sumber yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan meminta identitasnya dirahasiakan, AZ diduga sering meminta sejumlah uang kepada pasien dengan dalih untuk mempercepat proses tindakan operasi.

“Bukan satu atau dua kali. Itu sering terjadi. Modusnya sama, pasien diminta uang supaya operasinya dipercepat,” ungkap sumber tersebut. Rabu, 17 Desember 2025.

Dalam salah satu kasus, nominal yang diminta disebut mencapai sekitar Rp3 juta. Dugaan praktik pungli tersebut terjadi saat AZ masih aktif memberikan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Mohammad Noer.

Ironisnya, meski dugaan pungli itu disebut sudah lama diketahui, tidak pernah ada proses hukum yang berjalan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan ketegasan manajemen RSUD dr. Mohammad Noer terhadap perilaku pegawainya.

Sejumlah pihak menilai, pembiaran terhadap dugaan pungli tersebut sejalan dengan lemahnya sanksi dalam kasus tindakan tidak pantas yang menjerat AZ.

Situasi ini dinilai menciptakan ruang aman bagi pelaku untuk melakukan pelanggaran secara berulang.

“Kalau dari awal ditindak tegas, mungkin tidak akan berani mengulang pelanggaran, terutama pada kasus tindakan tidak pantasnya,” kata sumber tersebut.

Manajemen RSUD dr. Mohammad Noer sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah bertindak sesuai kewenangan. Direktur RSUD, dr. Nono Ifantono, menyebut AZ berstatus PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga rumah sakit tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemberhentian.

Namun, alasan tersebut dinilai publik tidak menjawab persoalan utama, mengingat dugaan pungli dan perbuatan tidak pantas terjadi di dalam lingkungan rumah sakit dan menyangkut langsung hak serta rasa aman pasien.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak RSUD dr. Mohammad Noer terkait dugaan pungli yang disebut terjadi berulang kali, maupun langkah konkret evaluasi internal pasca vonis pengadilan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak RSUD dr. Mohammad Noer terkait dugaan pungli yang disebut terjadi berulang kali, maupun langkah konkret evaluasi internal pasca vonis pengadilan.