Ironisnya, meski dugaan pungli itu disebut sudah lama diketahui, tidak pernah ada proses hukum yang berjalan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan ketegasan manajemen RSUD dr. Mohammad Noer terhadap perilaku pegawainya.

Sejumlah pihak menilai, pembiaran terhadap dugaan pungli tersebut sejalan dengan lemahnya sanksi dalam kasus tindakan tidak pantas yang menjerat AZ.

BACA JUGA:Merasa Masih Harmonis, Suami di Pamekasan Terkejut Putusan Cerai Dijadwalkan

Situasi ini dinilai menciptakan ruang aman bagi pelaku untuk melakukan pelanggaran secara berulang.

“Kalau dari awal ditindak tegas, mungkin tidak akan berani mengulang pelanggaran, terutama pada kasus tindakan tidak pantasnya,” kata sumber tersebut.

ADVERTISEMENT

Manajemen RSUD dr. Mohammad Noer sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah bertindak sesuai kewenangan. Direktur RSUD, dr. Nono Ifantono, menyebut AZ berstatus PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga rumah sakit tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemberhentian.

BACA JUGA:Terus Disorot, Skandal Peredaran Rokok Bodong Es Mild Menambah Daftar Dugaan Praktik Ilegal di Madura

Namun, alasan tersebut dinilai publik tidak menjawab persoalan utama, mengingat dugaan pungli dan perbuatan tidak pantas terjadi di dalam lingkungan rumah sakit dan menyangkut langsung hak serta rasa aman pasien.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak RSUD dr. Mohammad Noer terkait dugaan pungli yang disebut terjadi berulang kali, maupun langkah konkret evaluasi internal pasca vonis pengadilan.