Hj. Ansari Perjuangkan Pemerataan Kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah

MADURA SATU | PAMEKASAN – Persoalan kesejahteraan guru madrasah diniyah dan pemerataan bantuan pendidikan kembali mencuat dalam kegiatan Ngopi (Ngobrol Pendidikan Islam) di Pamekasan.

Para pendidik berharap pemerintah memberikan perhatian yang lebih adil terhadap tenaga pengajar dan lembaga pendidikan keagamaan.

Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Madura, Hj. Ansari, dalam forum dialog yang melibatkan Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama melalui UIN Madura.

Salah satu guru yang menyampaikan keluhannya adalah Moh. Jufri, pengajar Madrasah Diniyah Miftahus Sudur, Pondok Pesantren Taman Bunga, Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Pamekasan.

Ia mengaku belum pernah menerima bantuan kesejahteraan dari pemerintah sejak mulai mengajar pada 1995.

“Sampai saat ini, sejak kami mengajar tahun 1995, belum pernah kami rasakan sepeser pun yang berupa kesejahteraan dari pemerintah,” ungkap Jufri dalam forum tersebut.

Menurutnya, guru madrasah diniyah selama ini tetap menjalankan tugas mendidik dan membina para santri, terutama dalam penanaman nilai keagamaan, pembentukan akhlak, serta penguatan karakter generasi muda.

Namun, pengabdian tersebut dinilai belum diimbangi perhatian yang memadai terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.

Selain persoalan kesejahteraan, Jufri juga menyampaikan aspirasi mengenai pemerataan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

Ia menjelaskan, Madrasah Diniyah Miftahus Sudur pernah menerima bantuan pada 2024, tetapi tidak lagi mendapatkannya pada 2025.

Kondisi tersebut mendorongnya mempertanyakan mekanisme dan pemerataan penyaluran bantuan pemerintah.

Ia berharap dukungan anggaran pendidikan tidak hanya menjangkau lembaga tertentu, tetapi juga dapat dirasakan madrasah diniyah, pondok pesantren, hingga Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).

Menanggapi aspirasi tersebut, Hj. Ansari menegaskan bahwa seluruh tenaga pendidik memiliki kontribusi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tanpa memandang status maupun jenis lembaga pendidikan tempat mereka mengajar.

“Karena kita sama-sama mendidik anak bangsa. Dan sama-sama mencerdaskan anak bangsa,” tegasnya.

Ia menilai, tidak semestinya terdapat perbedaan perlakuan terhadap guru maupun peserta didik hanya karena mereka berada di lembaga pendidikan negeri atau swasta.

Menurutnya, kesempatan memperoleh perhatian dan dukungan pemerintah harus diberikan secara adil.

“Anak-anak bangsa, baik itu sekolah di negeri ataupun di swasta, harusnya memiliki perlakuan yang sama. Baik itu murid ataupun guru,” ujarnya.

Hj. Ansari juga menekankan bahwa anggaran pendidikan yang bersumber dari uang rakyat harus dapat kembali memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, lembaga pendidikan swasta dan keagamaan, termasuk yang berada di wilayah pedesaan, perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pengalokasian anggaran.

“Karena uang rakyat yang harusnya kembali kepada rakyat, ini juga harus kita perjuangkan, termasuk uang pendidikan,” katanya.

Ia memastikan berbagai masukan yang disampaikan para guru dan pengelola lembaga pendidikan dalam forum Ngopi akan menjadi bahan evaluasi dan diperjuangkan melalui pembahasan bersama Kementerian Agama.

Dengan demikian, persoalan kesejahteraan guru serta pemerataan bantuan operasional dapat memperoleh perhatian lebih lanjut dari pihak terkait.

Kegiatan Ngopi di Pamekasan sendiri berlangsung dalam empat sesi dialog yang membahas berbagai persoalan pendidikan Islam.

Forum tersebut menjadi ruang bagi para pendidik untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah di sektor pendidikan keagamaan.

Melalui forum tersebut, Hj. Ansari berharap aspirasi para guru madrasah diniyah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya tidak berhenti sebagai catatan diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi bahan perjuangan dalam mendorong kebijakan pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. (*)