Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga negara. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan agar pelaksanaan program dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.

Hj. Ansari mengingatkan bahwa setiap persoalan sebaiknya disampaikan melalui jalur komunikasi yang tepat. Apabila masukan yang disampaikan berulang kali belum mendapatkan tanggapan, masyarakat dapat mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku agar persoalan tersebut memperoleh perhatian.

Ia juga menyoroti pentingnya kelengkapan administrasi dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Menurutnya, dokumen yang belum lengkap dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan program bantuan. Karena itu, pengelola lembaga perlu memastikan seluruh persyaratan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA:Kades Sampang Ikut Aksi Tolak Indomaret di Pamekasan, Mengaku Cinta Ulama

Bagi Hj. Ansari, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pembentukan karakter peserta didik, tata kelola lembaga yang baik, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian yang saling berkaitan.

Pelatihan perlu diikuti penerapan nyata dalam pekerjaan, sedangkan program pemerintah harus terus dievaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh penerima yang membutuhkan.

ADVERTISEMENT

Melalui kegiatan penguatan kapasitas insan pendidikan tersebut, Hj. Ansari berharap para guru, kepala madrasah, pengawas, dan tenaga kependidikan terus mengembangkan kemampuan serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

BACA JUGA:Kepergok Edarkan Sabu di Pademawu Pamekasan, Residivis dan Emak-Emak Langsung Diciduk Polisi

Ia juga berharap sinergi antara sekolah, keluarga, pengelola lembaga, pemerintah, dan masyarakat semakin kuat sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang.(*)