“Perusahaan tersebut ingin agar barang-barang yang diimpor tidak dilakukan pengecekan sehingga bisa dengan mudah masuk,” ungkap Asep.

Ia menyebut, dugaan kesepakatan ilegal antara pihak swasta dan oknum pejabat Bea Cukai terjadi sejak Oktober 2025, dengan tujuan mengatur jalur importasi agar terhindar dari pengawasan.

“Terjadi pengaturan jalur importasi antara pihak perusahaan dan oknum di Bea Cukai untuk melancarkan proses masuknya barang,” jelasnya.(*)

ADVERTISEMENT

Disclaimer:
Sebagian informasi dalam artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “KPK Sebut Nama Pengusaha Rokok Haji Her Ada di Temuan Dokumen Kasus Pejabat Bea Cukai”.