KPK Ungkap Alasan Panggil Haji Her, Terkait Dokumen Penting Kasus Bea Cukai

MADURA SATU | JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan pemanggilan pengusaha rokok Khairul Umam alias Haji Her dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Pemanggilan tersebut dilakukan setelah nama Haji Her ditemukan dalam dokumen penting hasil penggeledahan penyidik.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan dokumen tersebut ditemukan saat tim melakukan penggeledahan di kantor DJBC. Dokumen itu diduga berkaitan dengan aktivitas tersangka di internal Bea Cukai.

“Hasil penggeledahan di kantor Ditjen Bea Cukai menemukan sejumlah dokumen yang dibuat oleh tersangka. Dari situ kami menganalisis dan menemukan beberapa nama pengusaha rokok, termasuk Haji Her,” ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, temuan nama tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk memanggil Haji Her guna mengonfirmasi isi dokumen yang ditemukan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari proses pendalaman perkara.

“Kami ingin mengonfirmasi temuan dalam dokumen hasil penggeledahan itu. Setiap pemanggilan saksi tentu memiliki alasan yang jelas dalam proses penyidikan,” katanya.

Taufik menambahkan, KPK saat ini tengah melakukan pemetaan terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya aliran suap yang melibatkan sejumlah pihak di luar tersangka utama.

“Termasuk jika ada pihak lain dari kalangan pengusaha rokok yang terkait, semuanya akan kami dalami berdasarkan bukti yang ada,” ujarnya.

Meski demikian, KPK memastikan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang dipanggil sebagai saksi, termasuk Haji Her.

“Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pemeriksaan ini murni untuk klarifikasi dan pendalaman informasi,” tegas Taufik.

Sebelumnya, Haji Her telah memenuhi panggilan penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa yang bersangkutan tiba di Gedung KPK pada siang hari.

“Tiba pukul 12.58 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik,” ujar Budi kepada wartawan.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan praktik suap yang berkaitan dengan pengurusan kepabeanan dan cukai di DJBC. KPK juga memanggil sejumlah pengusaha rokok lainnya dalam perkara yang sama.

“Memang ada beberapa pengusaha rokok yang saat ini sedang dimintai keterangan oleh penyidik,” kata Budi.

Dalam perkembangan kasus, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, yang terdiri dari pejabat internal Bea Cukai dan pihak swasta. Mereka diduga terlibat dalam praktik suap untuk memuluskan proses impor barang.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari keinginan pihak perusahaan agar barang impor tidak melalui pemeriksaan ketat.

“Perusahaan tersebut ingin agar barang-barang yang diimpor tidak dilakukan pengecekan sehingga bisa dengan mudah masuk,” ungkap Asep.

Ia menyebut, dugaan kesepakatan ilegal antara pihak swasta dan oknum pejabat Bea Cukai terjadi sejak Oktober 2025, dengan tujuan mengatur jalur importasi agar terhindar dari pengawasan.

“Terjadi pengaturan jalur importasi antara pihak perusahaan dan oknum di Bea Cukai untuk melancarkan proses masuknya barang,” jelasnya.(*)

Disclaimer:
Sebagian informasi dalam artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “KPK Sebut Nama Pengusaha Rokok Haji Her Ada di Temuan Dokumen Kasus Pejabat Bea Cukai”.