JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) menilai pemberian akses nomor kontak langsung Kapolda dan Kapolres kepada masyarakat merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian sekaligus mengikis stigma no viral no justice atau anggapan bahwa suatu perkara baru mendapat perhatian setelah viral di media sosial.

Dalam siaran persnya, IPW menyebut langkah tersebut sejalan dengan komitmen Kapolri Jenderal Suyudi dalam mendorong institusi Polri yang transparan, akuntabel, humanis, serta bebas dari praktik pungutan liar (pungli).

Menurut IPW, akses komunikasi langsung dengan pimpinan kepolisian di tingkat wilayah dapat mempermudah masyarakat menyampaikan pengaduan, melaporkan persoalan hukum, hingga mengadukan dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian.

BACA JUGA:Berapa Hari Lagi Puasa 2026? Ini Jadwal Ramadan 1447 H Versi Pemerintah, NU dan Muhammadiyah

Dengan mekanisme tersebut, penanganan laporan masyarakat diharapkan menjadi lebih cepat, terarah, dan dapat dipantau langsung oleh pimpinan.

Selain itu, akses tersebut dinilai mampu memperkuat pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik di lingkungan kepolisian.

ADVERTISEMENT

IPW menilai pendekatan itu selaras dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat. Melalui akses pengaduan yang terbuka, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan tanpa prosedur berbelit-belit maupun pungutan liar.

BACA JUGA:Garda UMKM Malang Raya Soroti Hilirisasi dan Peluang UMKM Naik Kelas

Organisasi tersebut juga mendorong Kapolri menerbitkan surat edaran yang mewajibkan Kapolda dan Kapolres menyediakan nomor kontak yang dapat diakses masyarakat.

Kebijakan itu diharapkan menjadi salah satu acuan dalam mengukur kinerja pelayanan publik di jajaran kepolisian.