MADURA SATU | PAMEKASAN - Aliansi Ulama Madura (AUMA) menyampaikan pernyataan sikap yang berisi tuntutan agar DPR RI memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sesuai mekanisme dan prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui sebuah video yang mencantumkan tanggal 26 Oktober 2026 di Pamekasan.

Dalam video itu, AUMA menyampaikan pandangan mengenai persyaratan administratif pencalonan wakil presiden, sekaligus meminta DPR RI menindaklanjuti tuntutan mereka melalui jalur konstitusional.

BACA JUGA:Polisi Sita 16 Motor Brong Saat Malam Takbiran Iduladha di Pamekasan

AUMA yang mengatasnamakan habaib, ulama, dan tokoh Madura menilai persoalan yang mereka angkat tidak hanya berkaitan dengan dokumen pendidikan, tetapi juga menyangkut nilai kejujuran dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sebagai Wakil Presiden yang bersangkutan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” demikian bunyi pernyataan sikap AUMA dalam video tersebut.

ADVERTISEMENT

Dalam pernyataannya, AUMA menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut selembar ijazah.

BACA JUGA:Kabar Baik! PPPK Paruh Waktu di Pamekasan Dipastikan Terima THR, Segini Nominalnya

Mereka memandang nilai kejujuran sebagai hal penting yang harus dijunjung tinggi, terlebih oleh seorang pemimpin yang menjalankan jabatan publik.

“Persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan semata-mata masalah selembar ijazah, akan tetapi yang dipersoalkan adalah nilai-nilai kejujuran,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam video tersebut.