MADURA SATU | SUMENEP - Tim penasihat hukum H. Latib dari Lembaga Bantuan Hukum Achmad Madani Putra dan Rekan-rekan berpandangan bahwa keterangan pelapor yang beredar di sejumlah media justru memperjelas posisi hukum kliennya.

Mereka menilai, pernyataan tersebut menunjukkan perkara yang bergulir lebih tepat dikategorikan sebagai sengketa perdata, bukan tindak pidana.

Kuasa hukum H. Latib, Kamarullah, menggarisbawahi pengakuan pelapor mengenai adanya jaminan berupa sertifikat milik H. Latib yang saat ini berada dalam penguasaan pelapor.

BACA JUGA:Skor Madura United vs Bhayangkara FC Imbang di Stadion Gelora Ratu Pamelingan

Fakta itu, menurutnya, merupakan indikator kuat adanya hubungan hukum berbasis kesepakatan antara kedua belah pihak.

Ia menjelaskan, dalam praktik hukum, keberadaan jaminan seperti sertifikat ruko lazim ditemukan dalam hubungan keperdataan yang lahir dari perjanjian atau kesepakatan tertentu.

ADVERTISEMENT

“Secara fakta dan senada dengan yang disampaikan pelapor, bahwa didalam hubungan pelapor dan H. Latib yang didalamnya ada jaminan sertifikat, itu kan hubungan keperdataan bukan ranah pidana," tegasnya, Rabu (22/04) malam.

BACA JUGA:Bukber Bersama Media, Owner Makayasa Pererat Komunikasi di Sumenep

Menurut Kamarullah, keterusterangan pelapor dalam mengungkap keberadaan sertifikat tersebut menjadi poin penting dalam memperkuat argumentasi hukum pihaknya.

Ia menyebut, sejak awal tim pembela telah memaparkan soal jaminan itu sebagai bagian dari konstruksi perkara.

"Yang kita ungkap mulai dari awal hingga akhir mengenai sertifikat, itu sudah diakui sendiri oleh pihak pelapor," ungkapnya.

BACA JUGA:Puskesmas di Sampang yang Temukan Kusta Terbanyak Diberi Hadiah

Atas dasar itu, ia meminta penyidik di Polres Pamekasan agar menelaah secara cermat substansi persoalan, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menempatkan duduk perkara.

ADVERTISEMENT

Meski proses hukum telah berjalan dalam koridor pidana dan kliennya kini menjalani penahanan, Kamarullah menegaskan bahwa belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Karena itu, ia mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tidak bersalah.

BACA JUGA:Jalan Menuju Sekolah Rusak, Warga di Pamekasan Gotong-royong Patungan

"Asas praduga tidak bersalah itu melekat kepada terlapor, jadi mari semua pihak menahan diri dan memberikan edukasi hukum yang benar kepada masyarakat," tukasnya.***