SUMENEP - M. Sahnan (51), seorang ustaz sekaligus pengasuh salah satu pondok pesantren di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan kebiri kimia. Ia dinyatakan terbukti mencabuli delapan santriwati yang diasuhnya.

Sidang vonis digelar tertutup di Pengadilan Negeri (PN) Sumenep pada Selasa (9/12). Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Andri Lesmana, dengan hakim anggota Akhmad Bangun Sujiwo dan Akhmad Fakhrizal.

Juru Bicara PN Sumenep, Jetha Tri Darmawan, menyampaikan bahwa majelis hakim menilai Sahnan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dan pemaksaan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan. Ia dijerat Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan,” ujar Jetha saat dikonfirmasi, Rabu (10/12).

Selain pidana penjara 20 tahun, majelis hakim turut menjatuhkan denda Rp5 miliar, subsider enam bulan kurungan apabila denda tidak dibayar.

ADVERTISEMENT

Hakim juga memerintahkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas terdakwa di media lokal dan nasional, kebiri kimia selama dua tahun, serta pemasangan alat pendeteksi selama dua tahun.

Menurut Jetha, hukuman tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya meminta 17 tahun penjara.

Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban kehilangan masa depan, mengalami trauma psikis mendalam, serta merasakan penderitaan berkepanjangan.

“Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan para korban. Ia juga gagal menjalankan kewajibannya sebagai pendidik yang seharusnya mengasuh, melindungi, dan membina para santri,” jelasnya.

Hakim juga mempertimbangkan sikap terdakwa yang dinilai berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, dan menyulitkan jalannya persidangan.

ADVERTISEMENT

Tindakannya yang dilakukan di lingkungan pesantren menggunakan simbol-simbol agama disebut mencemarkan lembaga pesantren dan dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat.

“Pertimbangan yang meringankan, tidak ada,” tegas Jetha.

“Pertimbangan yang meringankan, tidak ada,” tegas Jetha.