Kasat Reskrim Pamekasan Pastikan Kasus Dugaan Penyerobotan Tanah Proyek Rp3,6 Miliar Terus Berjalan

Jumat, 24 Oktober 2025 | 08:27 WIB

Foto: Dokumen Madura Satu

PAMEKASAN - Proyek pelebaran jalan senilai Rp3,6 miliar di Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, kini berubah menjadi polemik hukum.

Proyek yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan itu dituding telah merusak tanah dan menebang pohon milik warga tanpa izin.

Yang awalnya hanya keluhan di tingkat desa, kini menjalar ke ranah hukum. Unit IV Pidkor Satreskrim Polres Pamekasan telah resmi menerima laporan warga dan mulai melakukan penyelidikan.

Publik pun mulai menyoroti proyek yang disebut-sebut sebagai bagian dari pembangunan strategis Pemkab Pamekasan tahun anggaran 2025. Nilainya fantastis, tapi caranya kini dipertanyakan.

Mediasi Panas dan Jawaban Buntu

Sebelum laporan masuk ke polisi, warga sempat menggelar mediasi panas di Balai Desa Bulangan Barat bersama Kepala Dinas PUPR Pamekasan, Amin Jabir.

Dalam pertemuan itu, warga menuntut kompensasi atas lahan dan pepohonan yang mereka klaim dirusak tanpa izin.

Namun hasilnya nihil. Amin Jabir menegaskan, setelah berkoordinasi dengan Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman, pemerintah tidak bisa memberikan ganti rugi untuk tanah yang terdampak proyek.

“Kalaupun ada ganti rugi, hanya untuk pohon yang ditebang,” kata Amin dalam pertemuan tersebut.

Pernyataan itu memicu kekecewaan warga. Mereka menilai pemerintah tidak memiliki itikad baik menyelesaikan persoalan, padahal proyek sudah berjalan di atas lahan yang masih bersengketa.

Janji Bupati yang Menggantung

Ketegangan di desa makin meluas. Bupati KH. Kholilurrahman akhirnya buka suara. Lewat pesan singkat kepada media, ia berjanji akan mengundang semua pihak untuk mencari solusi.

“Saya akan mengundang pihak-pihak terkait,” tulisnya singkat.

Namun hingga laporan warga resmi teregister di Polres Pamekasan, undangan mediasi besar-besaran yang dijanjikan tak kunjung terwujud.

Janji Bupati pun dianggap warga sekadar angin lalu.

Polisi Mulai Bergerak

Kasus ini kini ditangani aparat kepolisian. Kapolres Pamekasan melalui Kasat Reskrim AKP Doni Setiawan menegaskan, laporan tersebut tidak akan diabaikan.

“Kasusnya tetap diproses dan sedang ditangani Unit IV Pidkor,” ujarnya.

Warga berharap aparat menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Mereka menuntut agar laporan pengrusakan dan penyerobotan tanah itu tidak berhenti di meja penyelidikan.

Kasat Reskrim Pamekasan Pastikan Kasus Dugaan Penyerobotan Tanah Proyek Rp3,6 Miliar Terus Berjalan

LAPORTARETAN!