MADURA SATU | SAMPANG - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sampang mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Desakan tersebut disampaikan dalam aksi di depan DPRD Kabupaten Sampang, Kamis (25/6/2026).

PMII menilai pelaksanaan kedua program nasional tersebut masih menyisakan berbagai persoalan yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah.

Mulai dari tata kelola program, transparansi pelaksanaan, hingga manfaat yang dirasakan masyarakat di tingkat bawah.

Orator aksi, Rofi, mengatakan bahwa MBG merupakan program strategis yang harus dijalankan secara akuntabel karena menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.

"Kami meminta DPRD Kabupaten Sampang memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis," ujar Rofi dalam orasinya.

ADVERTISEMENT

Menurutnya, evaluasi tersebut harus mencakup tata kelola program, mekanisme pengadaan, keamanan pangan, distribusi, optimalisasi penggunaan bahan pangan lokal, manfaat ekonomi bagi masyarakat, hingga sinkronisasi kebijakan antarinstansi.

Rofi menegaskan bahwa berbagai temuan di lapangan menunjukkan masih adanya persoalan yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan MBG.

Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi menyeluruh dinilai penting agar program berjalan sesuai tujuan awal pemerintah.

"Besarnya anggaran yang dialokasikan negara harus mampu menjamin kualitas layanan yang diterima masyarakat. Program ini harus transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat nyata," tegasnya.

Selain MBG, PMII juga menyoroti keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang saat ini mulai dibentuk di berbagai desa di Kabupaten Sampang.

ADVERTISEMENT

Menurut Rofi, hingga saat ini masih terdapat sejumlah pertanyaan terkait kepastian regulasi, mekanisme operasional, serta kesiapan kelembagaan koperasi tersebut.

"Kami meminta DPRD Kabupaten Sampang memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk melakukan moratorium sementara KDKMP sampai ada kepastian regulasi, kesiapan kelembagaan, dan hasil evaluasi yang komprehensif," katanya.

PMII menilai pelaksanaan KDKMP berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat desa apabila tidak didukung regulasi yang jelas dan mekanisme kerja yang terukur.

Dalam kajiannya, organisasi mahasiswa tersebut juga menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga ekonomi desa yang telah lebih dahulu berjalan, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kelompok ekonomi masyarakat lainnya.

"Jangan sampai tujuan memperkuat ekonomi masyarakat justru terhambat karena belum adanya kejelasan tata kelola dan pembagian kewenangan di lapangan," lanjut Rofi.

ADVERTISEMENT

Selain meminta evaluasi MBG dan moratorium KDKMP, PMII juga mendesak DPRD Kabupaten Sampang segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka yang melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pelaksana MBG, Satgas MBG, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, serta unsur masyarakat.

Menurut PMII, forum tersebut diperlukan untuk mengurai berbagai persoalan yang berkembang sekaligus memastikan seluruh program pemerintah berjalan secara transparan dan akuntabel.

"Kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Program yang baik bukan hanya besar dalam perencanaan, tetapi juga jelas dalam pelaksanaan, transparan, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan rakyat secara nyata," pungkas Rofi.

Caption Foto:

Orator aksi PMII Kabupaten Sampang, Rofi, menyampaikan tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan moratorium sementara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di depan DPRD Kabupaten Sampang, Kamis (25/6/2026).

ADVERTISEMENT

Tag: