MADURA SATU | SAMPANG – Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.

Sedikitnya 35 merek rokok ilegal ditemukan dalam operasi petugas di lapangan. Temuan tersebut menjadi catatan terhadap efektivitas pengawasan dan upaya pemberantasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang.

Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah diketahui penyerapan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dikelola Satpol PP Sampang pada 2026 belum optimal.

Dari total anggaran Rp600 juta, realisasi hingga November baru mencapai sekitar Rp320 juta atau 52 persen.

Padahal, anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan pengawasan dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

ADVERTISEMENT

Sementara itu, temuan puluhan merek rokok ilegal menunjukkan bahwa peredaran produk tersebut masih ditemukan di wilayah Sampang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabupaten Sampang, M. Suaidi Asyikin, membenarkan bahwa petugas telah menemukan sekitar 35 merek rokok ilegal dalam operasi sementara. Jumlah tersebut belum merupakan keseluruhan karena kegiatan pengawasan masih berlangsung.

"Kalau merek rokok ilegal yang ditemukan banyak, sekitar 35 merek. Tetapi itu belum jumlah keseluruhan karena sekarang operasi di lapangan masih berlangsung," ungkap Suaidi, Jumat (13/11/2026).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal masih menghadapi tantangan.

Upaya pemberantasan tidak cukup hanya melalui sosialisasi dan operasi rutin, tetapi juga membutuhkan pengawasan yang efektif terhadap jalur distribusi serta titik-titik peredaran rokok ilegal.

ADVERTISEMENT

Di sisi lain, anggaran DBHCHT yang dikelola Satpol PP pada 2026 mencapai Rp600 juta. Dana tersebut digunakan untuk sejumlah kegiatan, mulai dari sosialisasi ketentuan cukai, deteksi dini, operasi bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pelatihan hingga pemusnahan barang kena cukai ilegal.

Namun, hingga November, realisasi anggaran baru mencapai sekitar 52 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan alokasi DBHCHT Satpol PP Sampang pada 2027 yang turun menjadi Rp400 juta.

Bahkan, Suaidi mengaku telah mengusulkan anggaran lebih rendah, yakni Rp250 juta untuk tahun depan. Namun, alokasi yang akhirnya ditetapkan justru sebesar Rp400 juta.

"Untuk 2027 saya mengajukan Rp250 juta, tetapi diberikan Rp400 juta. Pertimbangannya karena efektivitas anggaran. Sebab, anggaran 2026 sebesar Rp600 juta saja penyerapannya baru sekitar 52 persen atau Rp320 juta," jelasnya.

Rendahnya realisasi tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan program.

ADVERTISEMENT

Terlebih, persoalan peredaran rokok ilegal masih ditemukan di lapangan, sementara anggaran yang tersedia belum terserap secara maksimal.

Saat dimintai penjelasan mengenai belum optimalnya penyerapan anggaran 2026, Suaidi menyebut dirinya hanya melanjutkan program yang telah direncanakan pejabat sebelumnya.

"Saya ini hanya pelaksana. Yang menganggarkan dulu kepala yang lama. Saya hanya menyesuaikan dengan pelaksanaan saja, karena saya juga tidak mau dan tidak berani," tukasnya.(*)