Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal masih menghadapi tantangan.

Upaya pemberantasan tidak cukup hanya melalui sosialisasi dan operasi rutin, tetapi juga membutuhkan pengawasan yang efektif terhadap jalur distribusi serta titik-titik peredaran rokok ilegal.

Di sisi lain, anggaran DBHCHT yang dikelola Satpol PP pada 2026 mencapai Rp600 juta. Dana tersebut digunakan untuk sejumlah kegiatan, mulai dari sosialisasi ketentuan cukai, deteksi dini, operasi bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pelatihan hingga pemusnahan barang kena cukai ilegal.

Namun, hingga November, realisasi anggaran baru mencapai sekitar 52 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan alokasi DBHCHT Satpol PP Sampang pada 2027 yang turun menjadi Rp400 juta.

Bahkan, Suaidi mengaku telah mengusulkan anggaran lebih rendah, yakni Rp250 juta untuk tahun depan. Namun, alokasi yang akhirnya ditetapkan justru sebesar Rp400 juta.

ADVERTISEMENT

"Untuk 2027 saya mengajukan Rp250 juta, tetapi diberikan Rp400 juta. Pertimbangannya karena efektivitas anggaran. Sebab, anggaran 2026 sebesar Rp600 juta saja penyerapannya baru sekitar 52 persen atau Rp320 juta," jelasnya.

Rendahnya realisasi tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan program.

Terlebih, persoalan peredaran rokok ilegal masih ditemukan di lapangan, sementara anggaran yang tersedia belum terserap secara maksimal.