Anggaran Rp3,8 Miliar, Pekerja Proyek Rusun Polres Sampang Diduga Abaikan APD

MADURA SATU | SAMPANG – Pembangunan rumah susun (rusun) Polres Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, dengan anggaran Rp3,8 miliar mulai menuai sorotan.

Pasalnya, proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga belum menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara optimal.

Sejumlah pekerja bahkan terpantau melakukan aktivitas konstruksi di bagian atas bangunan tanpa dilengkapi alat pelindung diri (APD) secara memadai.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius terhadap tanggung jawab kontraktor dan konsultan pengawas dalam memastikan keselamatan pekerja selama proses pembangunan berlangsung. Terlebih, pekerjaan konstruksi di ketinggian memiliki risiko kecelakaan yang tidak bisa dianggap remeh.

Berdasarkan pantauan media ini di lokasi, Kamis (5/11/2026), mayoritas pekerja terlihat tidak menggunakan APD secara lengkap.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penerapan K3 semestinya menjadi kewajiban yang melekat dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi, bukan sekadar formalitas maupun imbauan ketika dilakukan pengecekan.

Ironisnya, proyek dengan nilai kontrak mencapai miliaran rupiah itu justru memunculkan persoalan terkait perlindungan tenaga kerja.

Padahal, kontraktor tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi dan target waktu, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas konstruksi berlangsung dengan memperhatikan standar keselamatan.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pembangunan rusun tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp3.815.799.345 atau sekitar Rp3,8 miliar.

Proyek yang berlokasi di Kecamatan Sampang itu memiliki masa pelaksanaan selama 121 hari kalender dengan nomor kontrak SPK/16/644438/VII/2026.

Adapun pekerjaan dilaksanakan oleh PT Abyakta Karya Utama, sedangkan konsultan pengawas dipercayakan kepada PT Wilwatikta Kusuma Konsultan.

Kepala Bagian (Kabag) Logistik Polres Sampang, AKP Mohammad Tarsun Hidayah, membenarkan bahwa pembangunan rusun tersebut sedang berjalan.

Ia menjelaskan, bangunan yang dikerjakan terdiri atas 10 unit rusun dengan konstruksi dua lantai.

Menanggapi temuan pekerja yang tidak menggunakan APD secara lengkap, Tarsun mengaku telah berulang kali mengingatkan para pekerja agar mematuhi ketentuan keselamatan kerja.

“Jadi ketika saya ngecek rusun, pekerja sudah saya ingatkan agar selalu memakai APD untuk keselamatan pekerja sendiri. Mungkin saat saya pulang dibuka, Mas. Pas sampean ke sana tidak pakai APD. Nanti saya ingatkan lagi,” tuturnya, Kamis (5/11/2026).

Pernyataan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan penerapan K3 di lapangan. Sebab, persoalan utamanya bukan sekadar apakah pekerja sudah pernah diingatkan, melainkan sejauh mana pengawasan dilakukan untuk memastikan penggunaan APD benar-benar dipatuhi selama pekerjaan berlangsung.

Pengawasan keselamatan kerja tidak boleh bersifat insidental. Terlebih, aktivitas pengerjaan konstruksi atap yang dilakukan di ketinggian membutuhkan perlindungan khusus guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja.

Di sisi lain, keberadaan konsultan pengawas juga menjadi sorotan. Perannya semestinya tidak hanya memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan perencanaan, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek keselamatan selama proyek berlangsung.

Tarsun juga berharap kontraktor dapat menjaga kualitas bangunan dan memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Harapan saya kepada pekerja selalu pakai APD. Untuk pelaksana agar kualitas bangunan bagus, dikerjakan sesuai dengan RAB,” harapnya.

Namun, ketika dimintai nomor kontak Direktur PT Abyakta Karya Utama untuk kepentingan konfirmasi lebih lanjut, Tarsun menyebut nama seseorang bernama Tris sebagai direktur perusahaan tersebut. Kendati demikian, ia mengaku tidak memiliki nomor kontak yang bersangkutan.

“Namanya Pak Tris, saya tidak punya nomor kontaknya,” ungkapnya.

Belum adanya keterangan langsung dari kontraktor maupun konsultan pengawas membuat sejumlah persoalan terkait penerapan K3 dalam proyek tersebut masih membutuhkan penjelasan. Mulai dari penyediaan APD, pengawasan terhadap pekerja, hingga langkah evaluasi atas temuan di lapangan.

Publik patut mempertanyakan bagaimana pengawasan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut dijalankan, terutama ketika persoalan keselamatan pekerja masih ditemukan dalam aktivitas konstruksi.

Pembangunan rusun Polres Sampang semestinya tidak hanya mengejar target penyelesaian dan kualitas fisik bangunan. Keselamatan pekerja juga harus menjadi prioritas. Jangan sampai anggaran miliaran rupiah mampu menghadirkan bangunan baru, tetapi perlindungan terhadap tenaga kerja justru terabaikan.

Hingga berita ini diterbitkan, PT Abyakta Karya Utama dan PT Wilwatikta Kusuma Konsultan belum memberikan keterangan langsung terkait temuan pekerja yang diduga tidak menggunakan APD secara lengkap maupun mekanisme pengawasan K3 dalam pelaksanaan proyek tersebut.