Konsolidasi Jurnalistik PWI Pamekasan, Wartawan Diingatkan Jauhi Fitnah dan Perkuat Integritas

MADURA SATU | PAMEKASAN - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pamekasan menggelar kegiatan Konsolidasi Jurnalistik yang dipusatkan di kawasan Monumen Arek Lancor, Minggu malam (19/4/2026).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antarinsan pers, tetapi juga diisi dengan tausiah jurnalistik serta refleksi etika kewartawanan.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan doa bersama untuk mendiang Sekretaris Jenderal PWI Pusat, almarhum Zulmansyah Sekedang.

Sejumlah tokoh pers dihadirkan sebagai pemateri, di antaranya wartawan Media Indonesia KH Ghazi Mujtaba dan jurnalis senior Berita Jatim, Syamsul Arifin.

Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam melalui Ketua Bidang Budaya dan Agama, Hasibuddin, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda perdana di tahun 2026 yang bertujuan memperkuat soliditas wartawan lintas organisasi.

“Ini menjadi momentum silaturahmi antarwartawan, mengambil pelajaran dari peristiwa kematian, sekaligus mengasah insting jurnalistik para insan pers di Pamekasan,” ujar Hasibuddin.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut turut melibatkan berbagai organisasi wartawan, seperti AJI, IJTI, AJP, FWP, JCP, hingga JMP. Kehadiran lintas organisasi ini dinilai penting dalam membangun sinergi dan menjaga kualitas jurnalistik di daerah.

Dalam kesempatan itu, Hairul Anam mengajak seluruh wartawan untuk terus menghasilkan karya jurnalistik yang informatif, edukatif, dan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial.

Ia menegaskan bahwa kepentingan publik harus menjadi prioritas utama dalam setiap pemberitaan.

“Kami melihat ada peningkatan kualitas produk jurnalistik dalam dua tahun terakhir. Termasuk semakin terbukanya pejabat terhadap konfirmasi wartawan,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung bahwa sikap tertutup terhadap wartawan dapat menghambat arus informasi publik dan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Keterbukaan itu penting. Menutup diri dari konfirmasi justru bisa memperlambat penyebaran informasi yang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, KH Ghazi Mujtaba dalam tausiahnya menyoroti pentingnya menjaga etika jurnalistik dengan menghindari berita yang mengandung unsur fitnah dan ghibah.

“Berita yang tidak berbasis fakta valid jelas termasuk fitnah. Sedangkan ghibah lebih pada pemberitaan yang menyerang ranah pribadi, bukan kepentingan publik,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa pelanggaran terhadap prinsip tersebut tidak hanya melanggar Kode Etik Jurnalistik, tetapi juga dapat merugikan masyarakat luas.

“Tidak ada berita yang sebanding dengan kesehatan. Wartawan juga harus menjaga kondisi fisik agar tetap optimal dalam bekerja,” imbuhnya.

Dalam refleksinya, KH Ghazi juga mengingatkan bahwa kematian adalah hal yang pasti dan dekat dengan kehidupan manusia, sehingga harus menjadi bahan introspeksi.

“Kematian tidak mengenal usia. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk memperbaiki diri,” tuturnya.

Usai sesi tausiah, Syamsul Arifin menegaskan tiga prinsip utama dalam dunia kewartawanan, yakni independensi dan keberimbangan, verifikasi, serta integritas.

“Wartawan harus independen, menyajikan informasi dari berbagai sudut pandang, serta memastikan setiap data telah diverifikasi sebelum dipublikasikan,” jelas Syamsul.

Ia juga mengingatkan bahwa integritas menjadi kunci utama, termasuk menjauhi praktik penyebaran hoaks maupun tindakan yang dapat merusak kredibilitas profesi.

Selain itu, Syamsul menguraikan tiga tantangan utama yang dihadapi wartawan saat ini, yaitu disrupsi informasi akibat media sosial, tekanan sensasionalisme demi klik, serta regulasi hukum yang semakin kompleks.

“Media sosial membuat arus informasi begitu cepat, tetapi juga meningkatkan potensi hoaks. Wartawan harus tetap menjadi penjaga kebenaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, tekanan untuk mengejar klik seringkali menurunkan kualitas berita menjadi sekadar sensasi, sehingga perlu dihindari.

“Meski teknologi berkembang pesat, prinsip dasar jurnalistik seperti independensi, verifikasi, dan tidak menghakimi harus tetap dijaga,” pungkasnya.(*)