Puluhan LSM Pamekasan Bersatu Tolak Tuduhan Provokator Aksi Buruh Rokok

MADURA SATU | PAMEKASAN - Puluhan aktivis dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Pamekasan menggelar pertemuan bersama di Alun-alun Arek Lancor, Kamis (12/2/2026) pagi.

Pertemuan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons atas aksi demonstrasi buruh rokok yang terjadi pada Selasa (10/2/2026) lalu.

Sejumlah LSM yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya Idea, LIRA, Famas, Teropong, Gempa, Rajawali, Siti Jenar, Gempar, Gempur, Formaasi, Pagar Jati, Madas Serumpun, Madas Nusantara, Gaki, dan Galaxi. Mereka menyatukan sikap setelah muncul tudingan dari massa aksi buruh yang menganggap oknum LSM sebagai provokator.

Selain itu, pertemuan ini juga menanggapi pernyataan Bupati Pamekasan yang berencana melakukan penertiban terhadap LSM, khususnya yang dinilai tidak memiliki legal standing.

Perwakilan LSM dari Indonesia Analysis Politic and Policy Consulting (IDEA), Samhari, menilai polemik yang berkembang belakangan ini perlu dikaji ulang secara objektif.

Menurutnya, tudingan bahwa keberadaan LSM menghambat investasi dan produksi pengusaha merupakan anggapan yang tidak berdasar.

“Bahasa yang disampaikan Bupati terkesan muncul ketika tuntutan massa sudah mengarah pada pertanyaan siapa saja yang boleh menerima dana hibah dari Pemkab. Seolah-olah LSM diposisikan sebagai pihak yang bermasalah,” ujar Samhari.

Ia menjelaskan bahwa penerima dana hibah pemerintah memang harus berbadan hukum. Namun, keberadaan LSM sebagai wadah berkumpul dan berserikat telah dijamin oleh undang-undang meskipun tidak semuanya memiliki legalitas formal.

“Isu ini tidak diametral. Apa korelasi negatif antara LSM dan pengusaha rokok? Tidak ada. Domain kami tetap pada pemberdayaan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Samhari meminta agar perhatian pemerintah dan aparat tidak hanya tertuju pada sektor rokok. Ia mencontohkan masih banyak barang beredar di Pamekasan seperti minuman dan makanan yang tidak memiliki label cukai, namun belum ada penindakan tegas.

“Bukan hanya rokok, banyak produk lain yang beredar tanpa cukai. Itu juga perlu ditertibkan,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Samhari juga menolak keras adanya intimidasi maupun upaya pengucilan terhadap LSM. Menurutnya, LSM merupakan bagian dari elemen bangsa yang memiliki peran penting dalam kontrol sosial.

“Kami bukan kelompok liar atau organisasi yang tidak diakui. Kami bagian dari cerdik cendekia di kabupaten ini dan tidak akan melakukan gerakan tandingan yang berbau premanisme,” jelasnya.

Ia juga mengimbau agar Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan para pengusaha mampu membedakan antara LSM yang resmi dan yang tidak resmi.

“Kepada Bupati, tolong bedakan LSM yang berhak bekerja sama dengan pemerintah. Syaratnya hanya satu, yakni legalisasi yang jelas,” tutup Samhari.

Sebelumnya diberitakan, puluhan ribu massa yang tergabung dalam Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok Lokal Madura (FPBM) menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa delapan tuntutan. Dalam aksi tersebut, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menyatakan menyetujui seluruh tuntutan massa.

Bupati juga menegaskan akan melakukan pembinaan kepada oknum LSM yang dinilai kerap turun ke lapangan tanpa prosedur yang jelas.

Bupati juga menegaskan akan melakukan pembinaan kepada oknum LSM yang dinilai kerap turun ke lapangan tanpa prosedur yang jelas.