"Kami tidak puas terhadap penghentian kasus dugaan korupsi Gebyar Batik di Pamekasan. Kami mencurigai ada permainan dalam pengusutan kasus korupsi gebyar batik yang anggarannya Rp 1,5 Miliar 2021-2022," terangnya.

Menurutnya, dugaan korupsi Gebyar Batik di kepemimpinan Kapolres AKBP Jazuli Dani Iriawan sempat ditegaskan bahwa kasus tersebut akan ditetapkan nama-nama calon tersangka karena pihaknya sudah mengantongi hasil audit kerugian negara.

"Tapi ketika AKBP Jazuli Dani dimutasi ke Polres Pasuruan malah kasus dugaan korupsi Gebyar Batik ini dihentikan di masa kepemimpinan Kapolres yang baru, tentu kami sangat curiga," bebernya.

BACA JUGA:Disporapar Pamekasan Anggarkan Rp50 Juta untuk Pengadaan Kaos Empat Program Kepemudaan

Dikonfirmasi hari ini Rabu (20/8/2025) Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Doni Setiawan menyebutkan bahwa langkah pelaporan tersebut merupakan hak masyarakat.

Selebihnya, Doni menegaskan bahwa penghentian kasus dugaan korupsi gebyar batik itu sudah sesuai prosedur hukum yang telah dilakukannya.

ADVERTISEMENT

"Itu hak masyarakat terkait itu (laporan). Itu (penghentian kasus gebyar batik) sudah sesuai prosedur," ujar AKP Doni Setiawan, Rabu (20/8/2025).

BACA JUGA:MUI Pamekasan Warning Aktivitas Campur Pria dan Wanita di Master Gym

Sekadar informasi, Kasus dugaan korupsi gebyar batik itu telah dihentikan penyelidikannya oleh Polres Pamekasan Juni 2025 lalu.

Sekadar informasi, Kasus dugaan korupsi gebyar batik itu telah dihentikan penyelidikannya oleh Polres Pamekasan Juni 2025 lalu.