Kedua, mendorong proses pergantian antarwaktu (PAW) terhadap keanggotaan Achmad Iskandar di DPRD Jawa Timur sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, meminta DPP Partai Demokrat mengevaluasi seluruh kader yang terseret dalam perkara dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur.

Sementara kepada KPK RI, Jaka Jatim mendesak percepatan penyidikan terhadap tiga tersangka dalam klaster Achmad Iskandar, pemberian kepastian hukum, serta penahanan apabila persyaratan hukum telah terpenuhi.

Musfiq menegaskan, pengusutan perkara dana hibah APBD Jawa Timur harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu. Ia mengingatkan agar penanganan perkara tidak berhenti di tengah jalan maupun hanya menyasar pihak-pihak tertentu.

BACA JUGA:Prabowo Disambut Taruna Indonesia di Jepang, Pesan Presiden Jadi Suntikan Semangat di NDA Tokyo

“Uang yang dipersoalkan adalah uang rakyat. Karena itu, rakyat berhak menuntut transparansi dan keadilan. Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kekuatan politik. Demokrat harus menjaga marwahnya, KPK harus menuntaskan tugasnya,” pungkas Musfiq.

Jaka Jatim menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut hingga seluruh proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (*)

ADVERTISEMENT