Selain mendesak Partai Demokrat, Jaka Jatim juga menyoroti perkembangan penanganan perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, khususnya terhadap tiga tersangka dalam klaster Achmad Iskandar.

Musfiq membandingkan perkembangan klaster tersebut dengan sejumlah klaster lain dalam perkara dana hibah yang telah memasuki persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Sementara itu, penanganan terhadap tiga tersangka dalam klaster Achmad Iskandar dinilai belum menunjukkan perkembangan yang memberikan kepastian hukum.

“KPK jangan sampai menimbulkan kesan tebang pilih. Mengapa klaster lain berjalan, sementara klaster Achmad Iskandar seolah jalan di tempat? Kami meminta KPK membuka perkembangan penanganannya dan segera memberikan kepastian hukum. Jangan biarkan publik terus bertanya-tanya,” ujarnya.

BACA JUGA:IPW Nilai Akses Langsung ke Kapolda dan Kapolres Bisa Perkuat Kepercayaan Publik terhadap Polri

Dalam tuntutannya, Jaka Jatim turut menyinggung nama Agung Mulyono, Ketua Fraksi sekaligus Bendahara DPD Partai Demokrat Jawa Timur, yang pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara dana hibah tersebut.

Musfiq menyoroti keterangan Agung Mulyono dalam persidangan terkait praktik jual beli plafon pokok-pokok pikiran (pokir) di lingkungan DPRD Jawa Timur. Dalam uraian yang disampaikan Jaka Jatim, Agung disebut sempat menyatakan praktik tersebut sebagai hal biasa, tetapi kemudian menyampaikan tidak mengetahui persoalan tersebut saat dimintai penjelasan lebih lanjut oleh jaksa KPK.

ADVERTISEMENT

Atas hal itu, Musfiq meminta KPK mendalami seluruh keterangan saksi dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti yang sah. Ia menegaskan, pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang telah diproses.

BACA JUGA:Haji Her Raih Special Recognition CNN Indonesia Awards 2026 atas Kontribusi untuk Petani dan Masyarakat Madura

“Jangan berhenti pada nama-nama yang sudah diproses. Jika ada pihak lain yang memiliki keterkaitan dan ditemukan bukti yang cukup, siapa pun orangnya harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Tidak boleh ada yang kebal hukum karena jabatan atau kekuatan politik,” tandasnya.

Dalam aksi tersebut, Jaka Jatim menyampaikan tiga tuntutan kepada Partai Demokrat. Pertama, mendesak DPD dan DPP Partai Demokrat mengevaluasi serta memecat Achmad Iskandar apabila memenuhi ketentuan pemberhentian berdasarkan AD/ART partai.