Jaka Jatim Desak KPK Tuntaskan Kasus Hibah Jatim, 12 Tersangka Disorot

MADURA SATU | SURABAYA – Jaka Jatim mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan perkara dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur periode 2019–2024.

Lambannya kepastian hukum terhadap sejumlah pihak yang disebut belum menjalani persidangan dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka dari lembaga antirasuah tersebut.

Koordinator Jaka Jatim, Musfiq, menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Menurutnya, setiap perkara harus diproses hingga memperoleh kepastian hukum berdasarkan alat bukti dan prosedur yang berlaku.

“Jangan sampai KPK terlihat garang di awal, tetapi melemah di akhir. Publik menunggu ketegasan dan transparansi. Jika ada tersangka yang belum disidangkan, jelaskan apa kendalanya. Jangan biarkan perkara besar ini terus menggantung tanpa kepastian,” tegas Musfiq.

Berdasarkan catatan Jaka Jatim, terdapat 12 tersangka yang disebut belum menjalani persidangan. Rinciannya, satu orang dalam klaster Kusnadi, delapan orang dalam klaster Anwar Sadad, dan tiga orang dalam klaster Achmad Iskandar.

Meski demikian, data tersebut masih perlu diperbarui melalui konfirmasi resmi KPK. Hal itu mengingat adanya perkembangan penanganan perkara, termasuk penghentian penyidikan terhadap Kusnadi setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

Sorotan Jaka Jatim terutama tertuju pada klaster Anwar Sadad. Musfiq menyebut empat terdakwa telah menjalani persidangan, sedangkan status hukum pihak-pihak lain dalam klaster tersebut dinilai perlu diperjelas.

Jaka Jatim meminta KPK menyampaikan perkembangan penyidikan, status penahanan, serta rencana pelimpahan perkara terhadap para tersangka yang belum disidangkan. Transparansi tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah tersebut.

Selain menuntut kepastian hukum, Jaka Jatim juga mendesak KPK mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dari unsur legislatif maupun eksekutif Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pengembangan penyidikan, menurut Musfiq, perlu dilakukan apabila ditemukan bukti yang cukup.

Jaka Jatim turut menyoroti klaim mengenai 11 aspirator dana hibah yang disebut tidak diketahui pemiliknya, dengan nilai anggaran mencapai Rp2,4 triliun. Informasi tersebut diminta untuk ditelusuri dan diverifikasi agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.

“Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses tanpa pandang bulu. Namun, semua dugaan wajib dibuktikan melalui proses hukum. Kami meminta KPK membuka perkembangan perkara secara transparan, bukan membiarkan publik bertanya-tanya sampai kapan kasus ini dituntaskan,” lanjutnya.

Jaka Jatim menegaskan, penuntasan perkara dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur harus dilakukan secara menyeluruh, profesional, dan berkeadilan.

KPK juga diminta mengembangkan penyidikan apabila terdapat bukti yang cukup untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

“Pertanyaan kami jelas, kapan seluruh perkara dana hibah Jatim dituntaskan? Jangan sampai penegakan hukum kehilangan kepercayaan publik hanya karena lambannya kepastian hukum,” pungkas Musfiq.(*)