Selain menuntut kepastian hukum, Jaka Jatim juga mendesak KPK mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dari unsur legislatif maupun eksekutif Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pengembangan penyidikan, menurut Musfiq, perlu dilakukan apabila ditemukan bukti yang cukup.

Jaka Jatim turut menyoroti klaim mengenai 11 aspirator dana hibah yang disebut tidak diketahui pemiliknya, dengan nilai anggaran mencapai Rp2,4 triliun. Informasi tersebut diminta untuk ditelusuri dan diverifikasi agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.

“Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses tanpa pandang bulu. Namun, semua dugaan wajib dibuktikan melalui proses hukum. Kami meminta KPK membuka perkembangan perkara secara transparan, bukan membiarkan publik bertanya-tanya sampai kapan kasus ini dituntaskan,” lanjutnya.

BACA JUGA:IPW Nilai Akses Langsung ke Kapolda dan Kapolres Bisa Perkuat Kepercayaan Publik terhadap Polri

Jaka Jatim menegaskan, penuntasan perkara dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur harus dilakukan secara menyeluruh, profesional, dan berkeadilan.

KPK juga diminta mengembangkan penyidikan apabila terdapat bukti yang cukup untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

ADVERTISEMENT

“Pertanyaan kami jelas, kapan seluruh perkara dana hibah Jatim dituntaskan? Jangan sampai penegakan hukum kehilangan kepercayaan publik hanya karena lambannya kepastian hukum,” pungkas Musfiq.(*)

BACA JUGA:Dua Tahun Asta Cita di Jawa Timur: Hilirisasi On The Track dan Ekonomi Kian Melesat