Garda UMKM Malang Raya Soroti Hilirisasi dan Peluang UMKM Naik Kelas

MALANG – Garda Pemberdayaan UMKM Malang Raya menggelar diskusi publik bertajuk “Refleksi 2 Tahun Asta Cita: Hilirisasi dan Masa Depan Industri di Jawa Timur” di Gedung Kastil NK Café, Karangploso, Kabupaten Malang, Senin (26/10/2026).

Forum tersebut membahas arah pembangunan nasional, penguatan ekonomi daerah, hingga upaya mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masuk ke dalam rantai pasok industri nasional.

Diskusi ini menyoroti kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda hilirisasi industri yang diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja di daerah.

Ketua Garda UMKM Malang Raya, Ahmad Fuad Rahman, menilai arah kebijakan pemerintah pada dasarnya sudah berada di jalur yang tepat. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan utama terletak pada pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha di lapangan.

“Sebetulnya sudah on the track, arahnya ke lebih baik. Hanya tantangannya besar,” kata Fuad dalam pemaparannya.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan berbagai program pembangunan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi mampu menjawab hambatan operasional yang dihadapi pelaku UMKM. Dukungan tersebut diperlukan agar usaha berskala kecil memiliki kesempatan berkembang dan meningkatkan kapasitas produksinya.

Fuad juga mendorong agar UMKM mendapat porsi lebih besar dalam rantai pasok industri nasional. Salah satu upaya yang dinilai penting ialah membangun kemitraan strategis antara pelaku usaha kecil, petani, dan industri pengolahan sehingga produk lokal memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

“Kami berharap program pemerintah mampu mendorong UMKM naik kelas, dari industri rumahan menjadi industri menengah yang bisa bermitra dengan industri besar. Contohnya, petani jeruk perlu didekatkan dengan industri pengolahan agar produknya memiliki nilai tambah,” jelasnya.

Pengawasan Publik dan Tantangan Oligarki

Dalam forum yang sama, pengamat ekonomi R. Djoni Sudjatmoko menilai agenda hilirisasi yang didorong pemerintah perlu diimbangi dengan pengawasan publik. Menurutnya, pelaksanaan kebijakan strategis tersebut tidak terlepas dari tantangan kepentingan kelompok tertentu yang berpotensi menghambat perubahan.

Djoni menyebut kepentingan oligarki dan kelompok status quo sebagai salah satu tantangan yang perlu diantisipasi. Karena itu, masyarakat dan organisasi dinilai perlu mengambil peran aktif dalam mengawal kebijakan melalui masukan yang konkret dan terukur.

“Arah kebijakan Presiden Prabowo sudah benar, tetapi tantangannya adalah menghadapi kepentingan oligarki dan status quo. Karena itu, masyarakat dan organisasi harus aktif mengawal kebijakan melalui usulan yang konkret dan terperinci,” ujar Djoni.

Ia menekankan pentingnya memberikan ruang yang lebih luas kepada pelaku usaha lokal dalam kegiatan ekonomi. Koperasi Desa Merah Putih dan UMKM, menurutnya, dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat daerah apabila didukung kebijakan dan peluang usaha yang memadai.

“Apa yang bisa dikerjakan UMKM harus diberikan kepada UMKM agar ekonomi daerah bergerak, lapangan kerja tercipta, dan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Hilirisasi Jadi Peluang Industri Jawa Timur

Jawa Timur dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan hilirisasi melalui pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi maupun barang jadi. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sekaligus memperkuat daya saing industri daerah.

Meski demikian, keberhasilan hilirisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan baku dan investasi. Kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), iklim usaha, serta keterlibatan tenaga kerja lokal juga menjadi faktor penting agar manfaat pengembangan industri dapat dirasakan secara lebih merata.

Melalui diskusi publik tersebut, Garda Pemberdayaan UMKM Malang Raya berharap dapat mendorong lahirnya rekomendasi strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan UMKM. Kolaborasi itu diharapkan membuka peluang usaha yang lebih luas, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.