Pengawasan Publik dan Tantangan Oligarki

Dalam forum yang sama, pengamat ekonomi R. Djoni Sudjatmoko menilai agenda hilirisasi yang didorong pemerintah perlu diimbangi dengan pengawasan publik. Menurutnya, pelaksanaan kebijakan strategis tersebut tidak terlepas dari tantangan kepentingan kelompok tertentu yang berpotensi menghambat perubahan.

Djoni menyebut kepentingan oligarki dan kelompok status quo sebagai salah satu tantangan yang perlu diantisipasi. Karena itu, masyarakat dan organisasi dinilai perlu mengambil peran aktif dalam mengawal kebijakan melalui masukan yang konkret dan terukur.

BACA JUGA:Berapa Hari Lagi Puasa 2026? Ini Jadwal Ramadan 1447 H Versi Pemerintah, NU dan Muhammadiyah

“Arah kebijakan Presiden Prabowo sudah benar, tetapi tantangannya adalah menghadapi kepentingan oligarki dan status quo. Karena itu, masyarakat dan organisasi harus aktif mengawal kebijakan melalui usulan yang konkret dan terperinci,” ujar Djoni.

Ia menekankan pentingnya memberikan ruang yang lebih luas kepada pelaku usaha lokal dalam kegiatan ekonomi. Koperasi Desa Merah Putih dan UMKM, menurutnya, dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat daerah apabila didukung kebijakan dan peluang usaha yang memadai.

ADVERTISEMENT

“Apa yang bisa dikerjakan UMKM harus diberikan kepada UMKM agar ekonomi daerah bergerak, lapangan kerja tercipta, dan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat,” tuturnya.

BACA JUGA:Resmi! Gaji ke-13 ASN Cair Juni 2026, Ini Daftar Penerima dan Besarannya

Hilirisasi Jadi Peluang Industri Jawa Timur

Jawa Timur dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan hilirisasi melalui pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi maupun barang jadi. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sekaligus memperkuat daya saing industri daerah.