1. KPK harus memeriksa dan mengaudit program pokir dibawah naungan DPRKP Pamekasan.

2. BPK RI didesak mengaudit program pokir di bawah naungan DPRKP Pamekasan.

3. Polres Pamekasan diminta memeriksa kontraktor yang diduga bekerja sama dengan kepala dinas DPRKP Pamekasan dalam proyek bermasalah tersebut.

BACA JUGA:Pria 50 Tahun di Socah Bangkalan Ditemukan Meninggal Tergantung, Keluarga Tolak Autopsi

Sementara, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPRKP) Pamekasan Muharram mempersilahkan untuk melakukan langkah sebagaimana mekanisme yang berlaku.

ADVERTISEMENT

"Silahkan kalau memang ada bukti," ujar Kepala DPRKP Pamekasan Muharram, singkat saat menemui massa aksi.

BACA JUGA:Modus Oknum Lora Bangkalan Terbongkar, Kuasa Hukum: Penetapan Tersangka Tinggal Menunggu Waktu

"Silahkan kalau memang ada bukti," ujar Kepala DPRKP Pamekasan Muharram, singkat saat menemui massa aksi.