"Bahkan, dari 45 anggota Dewan diduga ada campur tangan Kepala DPRKP Pamekasan dan juga tim anggaran dalam mengatur distribusi proyek," ujarnya.

Mantan aktivis PMII ini juga menuding ada semacam monopoli proyek hingga berpotensi masuk tindak pidana rasuah atau Korupsi.

BACA JUGA:Diduga Lecehkan Santrinya, Guru Madrasah di Bangkalan Diringkus Polisi

"Proyek senilai Rp104,8 miliar banyak diarahkan ke pihak tertentu termasuk konsultan perencana yang diduga memiliki hubungan keluarga dengan pejabat terkait," bebernya.

ADVERTISEMENT

BACA JUGA:Bupati Slamet Djunaidi : Sampang Butuh Peran Media Menuju Hebat Bermartabat

Lebih lanjut, kata dia, setidaknya ada juga proyek siluman senilai hampir Rp9 miliar yang semestinya dikerjakan dengan mekanisme kontraktual namun justru diarahkan ke pola swakelola di desa.

Dalam aksi jilid 1 ini, Forkot membawa 3 tuntutan: