PAMEKASAN, MADURA HARI INI | Dugaan penyimpangan anggaran pelaksanaan pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan disorot sejumlah aktivis.

Kali ini, Forum Kota (Forkot) Pamekasan menggeruduk kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPRKP) Pamekasan, Selasa (9/9/2025).

Ketua Forkot, Samsul Arifin, mengatakan bahwa pelaksanaan pokir Dewan dibawah naungan DPRKP ini harus segera diaudit, sebab dalam praktiknya ada indikasi "pokir siluman" dengan jumlah 714 titik pekerjaan fisik senilai Rp104,8 miliar pada tahun 2024.

BACA JUGA:Perempuan Asal Bangkalan Diduga Jadi Otak Penculikan Satu Keluarga di Jombang, Dipicu Utang Rp25 Juta

"Banyak pekerjaan pokir DPRD Pamekasan yang bermasalah, temuan itu pernah diungkapkan oleh KPK ketika bertandang ke Pamekasan beberapa bulan lalu," teriak Samsul Arifin dalam orasinya.

ADVERTISEMENT

BACA JUGA:Ach. Suhairi Kembali Desak DPRD Gunakan Hak Angket untuk Pemakzulan Bupati Pamekasan

Menurut Gerrad disapa akrab, pokir sejatinya merupakan hasil aspirasi anggota DPRD yang disalurkan melalui reses. Namun, ada kelebihan kuota pokir yang tak sesuai mekanisme.