MADURA SATU | SAMPANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang menetapkan mantan Bendahara Pengeluaran RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang berinisial WRM sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) periode 2023–2025.

Kerugian negara dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai kurang lebih Rp5 miliar.

Penetapan tersangka diumumkan Kejari Sampang dalam konferensi pers di kantor kejaksaan pada Jumat (30/10/2026).

BACA JUGA:Diduga Bandar Narkoba, Warga Sokobanah Sampang Diamankan Ditresnarkoba Polda Jatim

WRM diketahui menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran RSUD dr. Mohammad Zyn sejak 2022 hingga Mei 2025.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Mochamad Iqbal, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik menemukan sejumlah alat bukti yang dinilai cukup melalui rangkaian proses penyidikan.

ADVERTISEMENT

“Berdasarkan hasil penyidikan sementara, tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan keuangan BLUD RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang,” ungkap Mochamad Iqbal.

BACA JUGA:Janji Aspal Hibah Tak Kunjung Terealisasi, Warga Tambelangan Sampang Pilih Gotong Royong Perbaiki Jalan

Ia menjelaskan, penyidik juga telah melakukan penghitungan awal terhadap potensi kerugian keuangan negara. Hasil sementara menunjukkan dugaan kerugian mencapai sekitar Rp5 miliar.

Namun, nilai tersebut belum menjadi angka final. Kejari Sampang masih menunggu hasil audit dari ahli atau auditor yang berwenang untuk memastikan besaran kerugian negara secara pasti.

“Untuk sementara, hasil penghitungan kerugian negara diperkirakan kurang lebih Rp5 miliar. Namun, angka tersebut masih akan dipastikan melalui audit oleh ahli perhitungan kerugian negara,” jelasnya.

BACA JUGA:Satresnarkoba Polres Sampang Amankan Dua Pengguna Ekstasi di Ketapang

Selain penetapan tersangka, penyidik Kejari Sampang juga melakukan penahanan terhadap WRM selama 20 hari.

ADVERTISEMENT

Langkah tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan serta mempermudah proses penanganan perkara.

Penahanan itu menjadi bagian dari upaya kejaksaan dalam mempercepat pengusutan dugaan penyalahgunaan keuangan BLUD di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sampang tersebut.

BACA JUGA:Sekolah Rakyat Sampang Target Beroperasi Juli 2026, Kontraktor Kerahkan 1.015 Pekerja

Atas dugaan perbuatannya, WRM disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 604 sebagai dakwaan subsider dan Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan lebih subsider.

Mochamad Iqbal menegaskan, proses penyidikan masih terus berjalan. Kejaksaan akan mendalami perkara tersebut untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyalahgunaan keuangan BLUD, termasuk memastikan nilai kerugian negara berdasarkan hasil audit.

ADVERTISEMENT

“Terhadap tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan dan mempermudah proses penanganan perkara,” tegasnya.(*)