"Kami menduga ada beberapa sektor yang memiliki potensi penyimpangan. Karena itu kami meminta aparat penegak hukum turun melakukan penyelidikan agar semuanya menjadi terang," tegasnya.

Menurut dia, pembahasan APBD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Oleh sebab itu lanjutnya, seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penyusunan anggaran harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.

BACA JUGA:Dugaan Malapraktik di RS Larasati Pamekasan Masuk Ranah Hukum, Polisi Mulai Selidiki

"Semua pihak yang terlibat dalam pembahasan APBD harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Jangan sampai amanah yang diberikan rakyat disalahgunakan," ucap Musfiq.

Ia menegaskan kritik yang disampaikan JAKA Jatim bukan bertujuan menyerang individu tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik.

ADVERTISEMENT

"Kami ingin APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jika memang tidak ada pelanggaran, silakan dibuka secara transparan. Namun jika ada dugaan penyimpangan, aparat penegak hukum harus bertindak tegas tanpa pandang bulu," tandasnya. (*)