MADURA SATU | PAMEKASAN - Penanganan kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang melibatkan inisial MS di Kabupaten Pamekasan terus berlanjut. 

Terbaru, berkas perkara atas nama tersangka inisial MS telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pamekasan untuk diteliti lebih lanjut.

Kasus ini bermula dari laporan polisi nomor LP/B/70/II/2026 tertanggal 23 Februari 2026, dengan korban berinisial SU. Penyidik Satreskrim Polres Pamekasan kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan pada 2 Maret 2026 dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke kejaksaan pada 3 Maret 2026.

BACA JUGA:Dandim Pamekasan Hadiri Pembukaan Economic Fest 2026 Di Monumen Arek Lancor

Dalam prosesnya, MS resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Maret 2026. Selanjutnya, pada 1 April 2026, berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan dalam tahap I guna dilakukan penelitian oleh jaksa.

Kasatreskrim Polres Pamekasan, AKP Yoyok Hardianto menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan meskipun sempat muncul informasi adanya kesepakatan damai antara korban dan tersangka.

ADVERTISEMENT

“Penyidikan tetap dilanjutkan karena perkara ini tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan,” ujar AKP Yoyok Hardianto pada Sabtu (4/4/2026),

BACA JUGA:Tujuh Bulan Tak Beri Nafkah, Mantan Suami di Pamekasan Dilaporkan ke Polisi

Ia menjelaskan, korban sempat mengajukan pencabutan laporan pada 11 Maret 2026. Namun, hal tersebut tidak menghentikan proses hukum karena perkara TPKS harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, AKP Yoyok Hardianto mengungkapkan bahwa tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka merujuk pada ketentuan KUHAP baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Menurutnya, dalam aturan tersebut, syarat penahanan kini lebih ketat dan harus memenuhi kriteria objektif serta alasan materiil yang terukur.

BACA JUGA:Petasan Meledak Saat Dirakit, Pemuda di Tlanakan Pamekasan Harus Kehilangan Kaki

“Penahanan harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah serta alasan yang jelas sebagaimana diatur dalam KUHAP baru,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

Ia memaparkan, selain syarat ancaman pidana minimal lima tahun, penahanan juga harus memenuhi salah satu dari sejumlah alasan materiil, seperti tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, menghambat proses penyidikan, hingga mempengaruhi saksi.

Namun dalam kasus ini, lanjutnya, tersangka dinilai tidak memenuhi kriteria tersebut selama proses penyidikan berlangsung.

BACA JUGA:JPU Tuntut Ibu Syamsiah di Sampang 2 Tahun 10 Bulan, Sebut Tak Sesuai Fakta Sidang

“Tersangka tidak mengabaikan panggilan, tidak berupaya melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta tidak mengulangi perbuatannya,” tegasnya.

Selain itu, tersangka juga tidak dianggap mempengaruhi saksi maupun mengancam keselamatan pihak lain, serta bersikap kooperatif selama proses hukum berjalan.

“Tersangka bersedia dan sanggup untuk menghadiri setiap tahapan pemeriksaan hingga persidangan,” tambahnya.

ADVERTISEMENT

Dengan pelimpahan berkas ke kejaksaan, perkara ini kini menunggu hasil penelitian jaksa. Apabila dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan dilanjutkan ke tahap berikutnya hingga proses persidangan. (*)