MADURA SATU | PAMEKASAN - Penanganan perkara dugaan perusakan lahan yang terjadi di Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, memasuki babak baru. Kepolisian Resor Pamekasan resmi meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Langkah ini diambil setelah penyidik mengantongi bukti awal yang dinilai cukup untuk menindaklanjuti perkara yang dilaporkan sejak Oktober 2025 tersebut. Kini, proses hukum mulai mengarah pada pengungkapan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Pada tahap awal penyidikan, empat warga yang menjadi korban telah memenuhi panggilan penyidik. Mereka adalah Syamsuri, H. Jamal, Badwi, dan Haryanto, yang lahannya dilaporkan mengalami kerusakan akibat proyek pembangunan jalan yang dikelola Dinas PUPR.

Kehadiran para korban ini menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan guna memperkuat alat bukti serta memperjelas kronologi kejadian di lapangan. Penyidik mulai mengurai peristiwa secara detail berdasarkan keterangan para saksi dan korban.

Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Pamekasan, Aiptu Moh. Rofiq Hariyadi, menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan proses hukum secara profesional dan menyeluruh.

ADVERTISEMENT

“Kami pastikan proses ini berjalan profesional dan tegak lurus,” ujar Rofiq dalam keterangannya.

Ia juga menambahkan bahwa penyidik akan memanggil seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut, baik dari unsur pelaksana maupun pihak pengusul kegiatan.

“Semuanya akan kami mintai keterangan, baik dari pihak yang dilaporkan maupun instansi terkait,” imbuhnya.

Dalam proses penyidikan ini, nama PR Paku Alam turut menjadi perhatian karena disebut sebagai pihak yang mengusulkan proyek pembangunan tersebut. Penyidik berencana memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi.

Selain itu, pihak CV Dzarrin Putra Utama selaku pelaksana proyek juga kembali dijadwalkan untuk diperiksa. Sebelumnya, perusahaan tersebut diketahui tidak memenuhi panggilan penyidik saat kasus masih berada di tahap penyelidikan.

ADVERTISEMENT

Tak hanya itu, penyidik juga akan meminta keterangan dari Dinas PUPR Kabupaten Pamekasan guna menelusuri proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek yang diduga berkaitan dengan kerusakan lahan warga.

Di sisi lain, pelapor Syamsuri menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat kepolisian dalam menangani kasus ini. Ia mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti pendukung kepada penyidik.

“Saya sudah serahkan dokumen kepemilikan lahan dan bukti kerusakan. Harapannya kasus ini bisa segera jelas,” ungkap Syamsuri.

Dengan meningkatnya status perkara ke tahap penyidikan dan dimulainya pemanggilan sejumlah pihak, publik kini menanti perkembangan lanjutan. Tidak menutup kemungkinan, penetapan tersangka akan dilakukan apabila penyidik menemukan bukti yang menguatkan dalam proses hukum tersebut. (*)